3 Timses Capres-Cawapres Komitmen Eliminasi TBC 2030: Janji Politik atau Sekadar Seremonial?

Sugeng rawuh Ecoracing di Situs Kami!

JAKARTA – Jelang debat calon presiden pada 4 Februari 2024 yang membahas topik kesehatan, Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis Indonesia atau Stop Tuberculosis Indonesia (STPI) yang dikenal dengan Stop Tuberculosis Indonesia (STPI) menggelar diskusi publik bersama Kelompok Sukses Presiden (The Times). CALON WAKIL PRESIDEN: Siaran final penyisihan TBC 2030 pada Rabu, 31 Januari 2024 di Tamrin Nine Ballroom akan disiarkan langsung di YouTube Narasi News. 3 Timses Capres-Cawapres Komitmen Eliminasi TBC 2030: Janji Politik atau Sekadar Seremonial?

Acara ini diikuti oleh 78 peserta offline dan 8376 peserta online serta 85 undangan. Diawali dari cerita monolog yang diberikan oleh Farah Diba, salah satu penyintas TBC XDR yang terpaksa minum 15 pil sehari hingga terpaksa menunda pendidikan kedokterannya, calon pemimpin Ibu Pertiwi tentang harapannya untuk memberantas TBC.

“Saya berharap acara ini bukan sekedar seremoni, tapi ketika Anda keluar dari ruangan ini, akan ada solusi atas hal-hal menyedihkan yang benar-benar bisa dicegah dan dipertahankan oleh para pemimpin berikutnya.” kata Farah Diba dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024. 7 Tanda Terkena Diabetes, Benarkah Ada Tipe Basah dan Kering?

Sesi selanjutnya akan menampilkan pemaparan terkait TBC oleh pembicara dari berbagai bidang. Prof. Erlina Burkhan membahas peluang strategi untuk mengakhiri dan mempercepat TBC melalui inovasi.

“Kemajuan teknis di bidang TBC, dimana kombinasi pengobatan untuk TBC rentan obat adalah 6 bulan hingga 4 bulan, dibandingkan 18 bulan atau bahkan 2 tahun untuk TBC-RO, kini menjadi kombinasi baru dengan BPaL. BPaLM. Perawatannya hanya 6 bulan. Jika terpilih (Presiden dan Wakil Presiden) anggarannya harus lebih besar dari APBN dan tidak bergantung pada donor asing. “Kita harus berada di jalur yang tepat untuk menghilangkan TBC pada tahun 2030.” Sesi pertama.

Khairul Anas, perwakilan Organisasi Penderita Tuberkulosis Indonesia (POP TB), angkat bicara mengenai isu stigma dan diskriminasi serta peran masyarakat terdampak dalam pencegahan TBC.

“Kemitraan yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam upaya mengakhiri TBC pada tahun 2030. Perintah Keputusan Presiden. Pasal 67 Tahun 2021 tentang Penatalaksanaan TBC menyatakan bahwa dapat dibentuk satuan tugas penanganan stigma dan diskriminasi yang dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait agar penderita TBC dapat memperoleh kembali haknya. “Kami berharap apa yang telah dimulai ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan dengan lebih banyak inovasi,” imbuhnya.

Kemudian peneliti Dr. Ahmed Fouadi membahas dampak ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat yang terkena tuberkulosis. “TB bukan hanya soal cara pengobatannya, tapi bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan hilangnya lapangan kerja,” ujarnya penuh harap. Dalam penelitian sebelumnya, saya menemukan bahwa sepertiga pasien TBC kehilangan pekerjaan dan mengalami pengeluaran yang sangat besar. Mereka harus mempengaruhi kemanjuran pengobatan. “Jadi, di luar sektor kesehatan, kita perlu mempertimbangkan perlindungan, nutrisi, psikologi, dan perumahan.”

Rapat ditutup oleh Dr. Nurul Nadia H.W. Luntungan, selaku Ketua Pengurus Yayasan STPI mengatakan kolaborasi multipihak penting dalam upaya pengendalian TBC di Indonesia.

“TBC bukan hanya masalah di bidang kesehatan. Siapa pun pemimpinnya, harus menjamin partisipasi masyarakat sehingga pasien TBC terjamin aksesnya terhadap jaminan sosial. Titik temu kemudian menjadi titik antara tahun 2024 dan 2029 untuk menentukan apakah 809.000 kematian dapat dicegah, apakah pengurangan angka kejadian TBC hingga 65/100.000 dapat dicapai, dan kerugian ekonomi sebesar ₹1.900 triliun. Jika Indonesia bisa mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030, hindarilah hal tersebut. “Jelas sekali.”

Sesi pertama acara adalah tiga tanggapan panel sukses calon presiden (CAPRES) dan calon wakil presiden (CAVAPRESS).

Pemilihan calon presiden dan wakil presiden ini diawali dengan tanggapan AMIN, “Dalam visi dan misi AMIN, pembuatan peraturan didasarkan pada prinsip pemerataan dan keadilan, kepentingan umum, dan data. Dalam hal kemitraan, kami lebih fokus pada promosi, pencegahan dan perlindungan tenaga kesehatan serta non-tenaga kesehatan yang dapat merasakan manfaat sosial dan ekonomi. “Kami menganjurkan agar semua kebijakan kesehatan dan kesehatan mental bersifat inklusif terhadap seluruh pemangku kepentingan, serta memperhatikan kualitas. Orang itu.

Lalu, perkumpulan yang mendorong partisipasi warga tidak bersifat kriminal. Dewan Pakar Kesehatan Kelompok Kemenangan Nasional Prabow-Gibran, Dr. Benjamin P. Octavianus menjawab artikel dari empat pidato pertama 3 Timses Capres-Cawapres Komitmen Eliminasi TBC 2030: Janji Politik atau Sekadar Seremonial?

“Pak Prabowo tadi meminta pengobatan untuk TBC hari ini. Oleh karena itu, potensi besar dibentuknya Badan Nasional Pemberantasan TBC, baik dari tingkat Presiden, Menteri, TNI, hingga masyarakat. “Siapapun yang menang, kita harus bersatu untuk mengakhiri TBC,” tutupnya.

Kandidat Tim Kemenangan Nasional Nomor 3, Dr. Dripa Sjabana menjawab, “TBC dan cool adalah dua persoalan besar yang harus kita atasi. Kita ingin mencegah penyebarannya karena deteksi dini TBC itu penting. Kami juga memiliki 1 barangay, 1 fasilitas kesehatan, 1 program kesehatan karyawan dan program 10 juta perumahan. Selain itu, adanya kader-kader untuk membantu penanganan TBC, ini yang menjadi perhatian kami. “Digitalisasi data birokrasi 1 di Indonesia fundamental, anggarannya dua kali lipat dan Ganjar-Mahfud menghitung pertumbuhan ekonomi 7% harusnya menambah kesehatan minimal 5%,” jelasnya.

Di penghujung acara, ketiga kelompok masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden menandatangani janji bersama untuk mengakhiri TBC pada tahun 2030 dengan memprioritaskan 3 bidang pilihan masyarakat Indonesia, yaitu: melibatkan masyarakat yang terkena TBC dalam pengendalian TBC. Pendanaan tuberkulosis di tingkat nasional dan daerah di bidang politik-kesehatan mendorong akses dan akses terhadap layanan TBC yang berkualitas di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta berdasarkan gender dan hak. Penandatanganan ini merupakan bukti komitmen politik Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun kepemimpinannya, dan tentunya harus diperhatikan dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketua OIKN akan memastikan fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi warga sekitar dan mereka yang bermigrasi ke IKN. Ketua IKN menegaskan tekadnya untuk memberikan fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat sekitar dan warga yang menempati wilayah IKN. Eco Racing 13 Februari 2024