OJK Sebut Bank dan Pinjol yang Langgar Aturan Penagihan Bakal Didenda Rp 15 Miliar

Sugeng rawuh Ecoracing di Situs Kami!

Eco Racing, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai penagihan atau pembiayaan kredit bagi pelaku jasa keuangan (PUJK), seperti pinjaman online (pinjol) perbankan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 22 tahun 2023 yang mengacu pada perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. OJK Sebut Bank dan Pinjol yang Langgar Aturan Penagihan Bakal Didenda Rp 15 Miliar

Direktur Pembinaan dan Pengaturan Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Rela Ginting mengatakan, aturan tersebut juga mengatur mengenai pengenaan denda bahkan sanksi administratif bagi PUJK yang melanggar aturan pungutan.

“Yang menjadi fokus adalah sanksi administratif. Denda administrasinya 15 miliar rupiah, besar sekali, ini maksimal,” kata Rella dalam jumpa pers di gedung Wisma Mulia 2, Jakarta, Kamis, 1 Februari. tahun 2024.

Namun, sebelum denda maksimal dikenakan, OJK dapat menerima sanksi administratif dari PUJK berupa teguran tertulis, pembatasan produk atau jasa, pembekuan produk atau jasa, pemberhentian pengurus, dan pencabutan izin usaha. Beli ORI025 di Bank BJB dan Dapatkan Cashback Menarik

Denda tersebut, jelas Rela, relatif lebih rendah dibandingkan denda yang diberikan untuk melakukan aktivitas di sektor lain. Misalnya, sanksi di bidang pasar modal diatur dengan denda paling banyak Rp 25 miliar. Dengan demikian, penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik mencapai Rp50 miliar, baik dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT), dan pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM). yang diatur dengan denda maksimal Rp 100 miliar.

“Dalam menjatuhkan sanksi administratif jelas diperhitungkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, hal itu kami garis bawahi dalam Pasal 113 POJK. Selain itu, Pasal 115 mengatur bahwa PUJK dapat mengajukan keberatan atas sanksi yang dijatuhkan OJK. dia berkata.

Seperti diketahui, PUJK yang memiliki produk kredit atau keuangan ini bisa mengenakan biaya pada hari Senin hingga Sabtu. Selama enam hari ini, waktu pengambilan dibatasi pada pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat.

Oleh karena itu, PUJK berkewajiban menjamin pengumpulan konsumen. Penagihan kepada pihak selain konsumen seperti teman dan saudara dilarang dilakukan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu, akuntan tidak boleh melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal.

Pilihan Editor: Profil Danacitta ITB menawarkan pinjaman kepada mahasiswa untuk membiayai kuliahnya

Tidak jarang mahasiswa harus mengeluarkan biaya UKT yang besar di luar kemampuannya. untuk mempelajari lebih lanjut

Banyak orang terkaya di dunia menyimpan uang mereka di bank-bank Swiss karena negara tersebut mempunyai reputasi dalam melindungi privasi nasabah dengan ketat. untuk mempelajari lebih lanjut

Penunjukan Bambi oleh OJK sebagai Ketua Umum dan Direktur Bank Hijra diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan bisnis bank syariah tersebut. untuk mempelajari lebih lanjut

Rafi Ahmad yang terkenal dituding NCW terlibat dalam TPPU. Inilah batasan pencucian uang dan sanksinya. untuk mempelajari lebih lanjut

Komisi Pengawas Persaingan Perdagangan atau KPPU memperluas penyidikan terhadap dugaan kartel penetapan bunga pinjaman. Mengapa? untuk mempelajari lebih lanjut

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (CPPU) melakukan intervensi setelah banyaknya kasus pembayaran biaya universitas dengan pinjaman. untuk mempelajari lebih lanjut

Penutupan tiga BPR dalam dua bulan masih wajar dan tidak mengganggu kondisi perbankan secara keseluruhan. untuk mempelajari lebih lanjut OJK Sebut Bank dan Pinjol yang Langgar Aturan Penagihan Bakal Didenda Rp 15 Miliar

Kemampuan membayar UCT dengan pinjaman telah menimbulkan kontroversi. Pemerintah dinilai lalai dalam memberikan pinjaman mahasiswa tanpa bunga sebagaimana dituangkan dalam UU Dikti tahun 2012. Baca selengkapnya

Anies Basvedan dan Ganjar Pranovo menyinggung mahalnya UCT yang membebani mahasiswa dalam debat capres. Demikian penjelasan mengenai biaya kuliah perorangan. untuk mempelajari lebih lanjut

OJK terus melakukan advokasi terhadap penguatan dan pengembangan sektor perbankan khususnya BPR dan BPRS. untuk mempelajari lebih lanjut