Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T, Akhirnya Airlangga Akui untuk Anggaran Bansos

Selamat datang Ecoracing di Portal Ini!

Eco Racing , Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulian Indrawati otomatis melakukan penyesuaian berupa pembekuan anggaran kementerian/lembaga pada 2024. Total anggaran yang diblokir Sri Mulian mencapai Rp50,14 triliun. Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T, Akhirnya Airlangga Akui untuk Anggaran Bansos

Penerapan penyesuaian otomatis berarti setiap kementerian/lembaga mengalokasikan 5% dari total anggarannya terlebih dahulu untuk reservasi dan non-belanja. Oleh karena itu, sebaiknya K/L membekukan sebagian anggaran yang tidak diprioritaskan dan dilaksanakan pada awal tahun.

Danny Sorjantoro, Kepala Pelayanan Komunikasi dan Informatika Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu), menjelaskan otomatis penyesuaian yang dilakukan Kementerian Keuangan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024. Apa alasan anggaran Pak Molyan diblokir? Apakah itu benar untuk dukungan sosial?

Danny Sorjantoro menjelaskan alasan Kementerian Keuangan membekukan anggaran Kementerian karena dinamika geopolitik global yang sedang berlangsung. Dinamika ini dapat mempengaruhi perekonomian global. Oleh karena itu, potensi dan peluang yang mungkin ada pada tahun ini perlu diantisipasi.

“Kondisi geopolitik global yang dinamis saat ini berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian global,” kata Dan dalam keterangan resmi, Jumat, 2 Februari 2024. selama Covid-19).

Meski setiap kementerian/lembaga wajib menyisihkan 5% dari total anggaran untuk cadangan, Denny menyatakan anggaran tersebut tetap berada di masing-masing K/L. Namun perlu diingat bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk keadaan darurat. Ini Strategi Anies-Muhaimin untuk Kesejahteraan Buruh, Petani, Nelayan hingga Peternak

Saat ditanya mengenai keadaan darurat saat ini, Danny sendiri enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia juga tidak memberikan penjelasan terkait dasar hukum penerapan penyesuaian otomatis. Namun Danny Sorjantoro saat dimintai jawaban soal kemungkinan dana yang diblokir dan dicadangkan kementerian/lembaga akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Tidak, pendanaannya tetap di K/L masing-masing, katanya kepada Tempo melalui pesan singkat, Sabtu, 3 Februari 2024.

Ekonom Bhima Yudhishthira dari Pusat Penelitian Ekonomi dan Hukum (Celios) mengatakan, penyampaian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kementerian dan lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis tahun ini sarat dengan perhitungan politik. Bhima mengatakan, pemberian anggaran tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang kuat. Ia yakin penyesuaian otomatis ini hanya dimaksudkan untuk membuka jalan bagi belanja kesejahteraan yang lebih tinggi, terutama di tahun politik ini.

“Ini sangat jelas karena jika Anda melihatnya dari sudut pandang ekonomi, hal ini berlawanan dengan intuisi.”

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Irlanga Harartu mengakui ada dana Rp50,14 triliun yang terblokir dalam anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membiayai program bansos. Pembekuan merupakan sumber pendanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mitigasi risiko pangan dan subsidi pupuk.

Besaran BLT atau bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 200.000 per penerima setiap bulannya, atau Rp 600.000 per keluarga sasaran jika disalurkan dalam tiga bulan. Pada saat yang sama, petani mendapat tambahan subsidi pupuk sebesar 14 triliun dram.

Menurut IrLenga, ada berbagai cara untuk menyesuaikan sumber keuangan untuk meningkatkan alokasi anggaran BLT, pengurangan pangan, dan subsidi pupuk. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah penyesuaian otomatis atau penyesuaian otomatis anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini berarti cadangan biaya K/L untuk sementara dibekukan untuk mengatasi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak geopolitik yang sedang berlangsung.

RIZKI DEWI AYU |: Amelia Rahima Sari

Pilihan Editor: Faisal Basri Sebut Sri Molyani Tak Ingin Anggaran Bansos Meningkat, Kenapa?

Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia (UI), kembali mendesak pengunduran diri Sri Molyani Indrawati sebagai menteri keuangan. Baca selengkapnya

Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia, menyerukan pemakzulan Presiden Jokowi. Mengapa? Baca selengkapnya

Menteri BUMN Eric Tuhir mengatakan harga beras yang mengalami kenaikan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Menurutnya, kenaikan harga pangan disebabkan oleh kondisi geopolitik dunia, namun pemerintah Indonesia berupaya membantu. Baca selengkapnya

Menteri Sandiaga Salahuddin Ono menyebut 3 konstitusionalis dalam film “Dirty Vote” adalah wajah kejujuran. Baca selengkapnya

Menteri BUMN Eric Tohir membantah adanya politisasi dukungan sosial. Menurutnya, bakti sosial merupakan program lama, namun mengapa kini banyak digaungkan? Baca selengkapnya Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T, Akhirnya Airlangga Akui untuk Anggaran Bansos

Film tersebut menampilkan suara kotor politik tong babi yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran. Demikian jawaban Amin, juru bicara timnas. Baca selengkapnya

Para ekonom memperkirakan bahwa kebijakan penyesuaian otomatis akan memprediksi penurunan pendapatan pemerintah. Baca selengkapnya

Demikian gambaran politisasi anggaran bansos yang dilakukan Jokowi jelang pemilu 2024, seperti yang terlihat dalam film Dirty Vote. baca selengkapnya

Ketua Partai Golkar Irlanga Harartu dan Presiden Partai Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengutarakan pandangannya terhadap film “Rai Kaif”. Baca selengkapnya

“Dirty Vote” yang mengupas tanda-tanda kecurangan pemilu 2024, tayang 24 jam sehari dan langsung mendapat reaksi beragam, termasuk dari Bavaslo dan Timses. Baca selengkapnya