Proses dan Syarat Seseorang Berhak Terima Bansos, Anies Baswedan: Bansos untuk Kebutuhan Penerima, Bukan Pemberi

Eco Racing, Jakarta – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan pentingnya pemberian bantuan sosial atau bansos sesuai kebutuhan penerimanya, bukan sesuai kebutuhan pemberi dana. Pernyataan itu disampaikan Anies saat menghadiri debat calon presiden 2024 di Jakarta pada 4 Februari 2024.

Anies menjelaskan, bantuan sosial yang diberikan harus fleksibel dan disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan aktual penerima. Ia menegaskan, pendekatan ini akan membuat bantuan sosial menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kalau penerimanya membutuhkannya bulan ini, maka bulan ini. Jika dia membutuhkannya dalam tiga bulan lagi, maka dalam tiga bulan. Tidak perlu mengulang semuanya,” kata Anies.

Prosedur dan ketentuan apa yang berlaku untuk mendapatkan hak atas bantuan sosial?

Laporan dari website Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, bantuan sosial dan program bantuan pemerintah lainnya harus berdasarkan data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. DTKS menjadi dasar penentuan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial.

Permohonan masuk DTKS atau masuk keluarga kesejahteraan sosial (KPM) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah, misalnya kota atau kabupaten.

Kepala desa mempunyai peran penting dalam menyarankan agar warga yang miskin di wilayahnya dan membutuhkan bantuan dapat mengikuti DTKS dan mendapatkan akses terhadap bantuan sosial.

Desain DTKS dapat dibuat berdasarkan alamat KTP dan validitas data kependudukan merupakan hal yang krusial dalam proses desain data. Warga yang belum masuk DTKS atau belum pernah mengajukan permohonan bantuan sosial dapat mengajukan permohonan sesuai alamat KTP di kantor pemerintahan terkecil di wilayahnya, misalnya. B. Ketua RT/RW/Dusun/Lurah, ajukan sendiri. . Perawatan lanjutan meliputi kunjungan rumah untuk memeriksa kelayakan keluarga berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI.

Hasil verifikasi selanjutnya dapat berupa konfirmasi Muskal/Muskel/Lurah yang kemudian disusun di tingkat kabupaten/kota dan dikonfirmasi oleh pengelola wilayah sebelum dikirimkan ke Pusat Data dan Data Kementerian Sosial.

Penyusunan, verifikasi dan validasi pengusulan DTKS dan penerima bantuan sosial dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi Kepedulian Sosial Generasi Baru (SIKS-NG) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021. Keputusan Menteri Sosial No.150/HUK/2022 .

Untuk menjamin transparansi kepada masyarakat, Kementerian Sosial RI menyediakan laman bagi penerima bansos melalui cekbansos.kemensos.go.id. Halaman ini menampilkan nama seluruh penerima bansos tingkat kota/kabupaten sesuai NAMA dan ALAMAT yang dimasukkan.

Pilihan Editor: Debat Capres: Pro dan Kontra Dugaan Politisasi Kesejahteraan dan BLT oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyalurkan bantuan sosial pangan (Bansos) di tengah kelangkaan beras. Mereka mengklaim bahwa krisis pangan global. Baca selengkapnya

Tuti Diah kesulitan mencari beras karena pedagang langganannya, Superindo Kalimalang di Jakarta Timur, kehabisan beras. Baca selengkapnya

Berita Terkini: Warga Rempang mengaku akan terus berjuang menyikapi dominasi Prabowo-Gibran dan kenaikan harga pangan pasca pemilu. Baca selengkapnya

Masyarakat di Pulau Rempang mengaku akan terus berjuang membela negara jika Prabowo-Gibran memenangkan pemilu presiden. Baca selengkapnya

Melalui video berdurasi singkat kurang lebih dua menit, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menitipkan pesan untuk para pendukungnya. Baca selengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan negara siap membantu ketika harga pangan naik, seperti yang terjadi di seluruh dunia. Baca selengkapnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah kelangkaan beras disebabkan oleh program bantuan sosial atau Bansos. Baca selengkapnya

Jokowi mengatakan bansos beras disalurkan kepada penerima manfaat pada bulan Januari hingga Februari. Baca selengkapnya

Timnas Anies Muhaimin menduga ada sepuluh dugaan pola kecurangan pada Pilpres 2024. Namun, tim tidak memberikan informasi apa pun sampelnya. Baca selengkapnya

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar menang telak di TPS khusus kampus UGM pada Pilpres 2024. Pasangan Amin mendapat 56 persen. Baca selengkapnya

Terpopuler: Dirty Vote Bongkar Politik Gentong Babi Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Tantang Pembuktian Pelanggaran Pemilu

Eco Racing, Jakarta – Berita paling populer yang menyita perhatian banyak pembaca adalah film Dirty Proposal. Film yang dibintangi tiga pakar hukum tata negara ini mengungkap beberapa kasus dugaan pelanggaran pemilu parlemen dan pemilu. Politik tong babi yang dijalankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terbongkar. Bagaimana deskripsinya?

Berita lain yang paling banyak dibaca adalah terkait film “Dirty Proposal”. Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Habiburohman menuding konten film “Suara Kotor” mencemarkan nama baik. Dia juga keberatan dengan tuduhan film tersebut mengenai kecurangan pemilu.

Setelah itu, muncul laporan kekurangan beras premium di pasaran. Namun Direktur Utama BULG Vayu Krishnamurthy membantah sejumlah pengecer modern kekurangan beras premium, khususnya beras stabilitas harga pasar kemasan (SPHP) BULG. Menurut Bayu, beras premium Bulog masih tersedia di berbagai pengecer modern di Indonesia.

Lalu muncul kabar Tom Lembang, Wakil Kapten Timnas Anis-Muhaimin (Amin), yang kembali mengkritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi.

Namun berita kelima adalah beberapa pusat perbelanjaan dan toko retail yang akan mengadakan promosi besar-besaran khusus mendukung pemilu pada 14 Februari 2024.

Berikut rangkuman lima berita terpopuler Eco Racing.

Berikutnya: Survei Kotor Tunjukkan Tong Babi Pilpres 2024 Jokowi Politisasi Politik dan Bansos, Begini Penjelasannya

Lanjutkan membaca

Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Jokowi Sejak Gibran Maju jadi Cawapres

Eco Racing, Jakarta – Rencana penyaluran bantuan sosial atau bansos pada 2024 menuai kontroversi. Selain itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyalurkan bantuan sosial baru bernama bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengurangi kerawanan pangan. Besaran akhir bansos sebesar Rp200.000 per bulan, dan setiap keluarga sasaran akan menerima Rp600.000 pada Januari-Maret 2024.

Pembagian bantuan publik kali ini menarik perhatian publik karena digelar menjelang pemilihan umum presiden atau pilpres 14 Februari mendatang. Dalam pemberitaan Majalah Tempo, sumber Tempo di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menduga ada politisasi BLT Pangan.

Sumber itu menduga dana hibah tersebut akan digunakan untuk memenangkan salah satu calon presiden dan wakil presiden. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, disebut berdampak pada penggunaan APBN untuk bantuan sosial kepada masyarakat.

Rekan Pak Mulyani mengatakan perdebatan mengenai distribusi kesejahteraan sosial semakin meningkat setelah Mahkamah Konstitusi (CJC) mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Tak hanya itu, Sri Mulyani disebut-sebut akan menekan Jokowi agar mengalokasikan dana masyarakat untuk kesejahteraan sosial.

Menurut sumber yang sama, Jokowi meminta Sri Mulyani menyiapkan bantuan sosial El Nino sebesar Rp500.000 per bulan untuk setiap KPM. Namun Shri Mulyani menolaknya karena akan membebani keuangan negara. Akhirnya disepakati anggaran BLT Pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati mengumumkan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program BLT Pangan sebesar 11,25 triliun. Untuk mencapai hal tersebut, Shri Mulyani baru-baru ini melakukan amandemen otomatis, yakni memblokir anggaran Kementerian/Lembaga untuk tahun 2024. Total anggaran yang dibekukan Sri Mulyani mencapai Rp50,14 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu), Deny Surjantoro mengatakan, blok anggaran yang diterapkan Kementerian Keuangan mengikuti arahan Presiden Jokowi saat memaparkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA) 2024.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui ada Rp50,14 triliun yang terblokir dalam anggaran kementerian/lembaga untuk mendanai program bansos. Semangka merupakan salah satu sumber pendanaan Hibah BLT Pangan dan Pupuk.

Menurut Airlangga, ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan sumber keuangan agar bisa menambah pendanaan Dana Pangan Mitigasi BLT dan subsidi pupuk. Cara yang mungkin dilakukan adalah melalui penyesuaian otomatis atau penyesuaian otomatis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk tahun 2024, anggaran bansos meningkat 20 persen atau Rp 496 triliun. Dibandingkan lima tahun sebelumnya, bantuan sosial yang diberikan pada tahun 2024 merupakan salah satu yang terbesar. Misalnya pada masa Covid-19, bansos yang disalurkan pada tahun 2020 sebesar Rp 498 triliun. Naik menjadi Rp468,2 triliun pada tahun 2021 dan Rp460 triliun pada tahun 2022. Sedangkan anggaran bansos mencapai Rp476 triliun pada tahun 2023.

PUTRI RADEN | AMELIA RAHIMA SARI | ANNISA FEBIOLA | MUSIK Tempo

Opini Redaksi: Kontroversi Anggaran Bansos yang Kerdil: Benarkah Kemiskinan Kita Bertambah atau…?

Situs KPU untuk penghitungan suara pemilu presiden mengalami kesulitan. Baca artikel

Rizieq Shihab mengatakan proses pemilu harus dilaksanakan sesuai amanat konstitusi dan jujur ​​serta adil. Baca artikel

Video kecurangan pemilu 2024 viral di media sosial, kali ini di Tokyo, Jepang. Baca artikel

Jelang Pemilu 2024, tunjangan dan kenaikan gaji Bawaslu ditandatangani. Baca artikel

Kebijakan moneter yang biasa disebut fajar berbahaya jelang pemilu 2024. Ini adalah hukuman bagi penjahat. Baca artikel

Video kecurangan pemilu RI di Tokyo, Jepang viral di media sosial X. Baca artikel

Budiman Sudjatmiko membeberkan mengapa kedua pasangan Prabowo-Gibra lebih baik di Jawa Tengah dan Bali menurut perhitungan cepat. Baca artikel

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan alasan mengenakan pakaian berwarna hitam saat pergi ke TPS pada Pemilu 2024. Baca selengkapnya.

Salah satu kemungkinan pilihan pada Pilpres 2024 adalah pemungutan suara ganda. Diperlukan untuk dua pemilihan presiden. Baca artikel

Box kardus tidak hanya digunakan di Indonesia saja, 4 negara ini juga menggunakan hal serupa. Baca semuanya

Anies Bicara Bansos Plus dalam Debat, Seperti Apa?

TEMPO.

Social Assistance Plus akan memberikan pelatihan dan dukungan agar penerimanya secara bertahap bisa lebih mandiri dan sukses. “Bansos Plus fokus pada kebutuhan nasabah,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 5 Februari 2024.

Lebih lanjut, Ramli mengatakan duet Anies-Muhaimin akan berbenah untuk memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan pada manfaat dan waktu yang tepat. “Selain itu, bantuan khusus masyarakat untuk lansia dan lain-lain akan diperkuat. Namun semuanya akan disalurkan setelah bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan.”

Calon presiden kontroversial atau calon presiden pertama Anies mengatakan, bansos harus diberikan agar bansos bisa disalurkan kepada masyarakat miskin dan membutuhkan. “Mereka harusnya diabaikan, makanya kita hadirkan sebagai bagian dari perubahan, yaitu Bansos Plus, jumlahnya bertambah, yang belum miskin tetap miskin, dilibatkan dan diberikan pelatihan dan pendampingan. lambat laun menjadi lebih mandiri dan sukses,” ujarnya.

Anies juga mengatakan dana masyarakat mendapat manfaat dari dana masyarakat. Jadi tidak boleh ada kelompok yang memanfaatkannya sebagai peluang emas untuk hal-hal menarik.

“Bansos ini atas nama pemerintah. Saat saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos yang ada di kotaknya bertuliskan ‘Didukung APBD DKI Jakarta’. Bukan dari pemerintah, tapi dari uang rakyat melalui APBD DKI Jakarta.

Berikutnya: Dalam debat capres lalu, Anies juga menyinggung fenomena bantuan kemanusiaan….

Anies juga menyinggung kejadian pembayaran kesejahteraan masyarakat saat debat calon presiden terakhir. Akibatnya, penyediaan bantuan kemanusiaan berada pada tingkat yang rendah.

“Kalau penerima bulan ini butuh, bulan ini diberikan. Satu bulan 3, satu bulan lagi 3. Nggak usah siapkan semuanya, pakailah saat butuh. Bukan sosial, ada garis batasnya ,” dia berkata.

Ramli mengatakan, kritik Anies terhadap kondisi penyaluran bantuan kemanusiaan saat ini ada benarnya. Menurutnya, bantuan kemanusiaan bukanlah kemaslahatan penerimanya, melainkan kemaslahatan pemberinya.

“Bansos saat ini pun dinilai sarat dengan politik yang pro keluarga. Pemberian bansos lebih menekankan pada manfaat yang diterima penerimanya dibandingkan manfaat yang diterima,” kata Ramli.

Ramli sangat setuju dengan apa yang disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan Ganjar Pranovo. Menurutnya, keberhasilan bansos tidak diukur dari uang yang disalurkan, melainkan sebaliknya.

Kesuksesan sosial justru tidak memberi lebih, malah sebaliknya. Kurang sejahtera berarti pemerintah berhasil mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, lebih sejahtera berarti pemerintah gagal membangun kesejahteraan, ujarnya. .

Pilihan Redaksi: Terbaru: Anies dan Ganjar Sebut Politik Kesejahteraan Sebelum Prabowo, Visi BUMN Jadi Pengawas Koperasi, Laporannya Terdistorsi.

Hasil cepat pertama dibalas oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranovo. Inilah yang mereka katakan. Baca artikel

Anies tersenyum lebar sambil bersuara dan menyapa orang-orang yang ditemuinya. Lain halnya ketika Amin keluar dari markas partai nasional. Baca artikel

Hasil pemilu 2024 akan diumumkan paling lambat tanggal 20 Maret 2024. Lantas, apa saja syarat pasangan calon bisa memenangkan pemilu? Baca artikel

Anies mengatakan, hasil quick count tidak boleh dijadikan dasar untuk langsung mengambil kesimpulan. Baca artikel

Kandidat ketiga Ganjar-Mahfud, Cipinang, Jakarta Timur, Tipe 179, menang dengan pemungutan suara yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Baca artikel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Per Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan pemilu 2024 lebih aman, tenteram, dan tenteram dibandingkan pemilu 2019. Bacalah secara lengkap

Anies-Muhaimin mendapat 23,10 persen, Prabowo-Gibran 56,62 persen, Ganjar-Mahfoud 20,28 persen. Baca artikel

Perwakilan TKN Prabowo-Gibra, Agus Teddi mengatakan, telah diatur acara perayaan kemenangannya di kubunya. Baca artikel

Di tempat pemungutan suara (TPS) tempat Menteri Keuangan Shri Mulyani memilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baca artikel

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengomentari pemilu 2024. Bacalah secara lengkap

Debat Capres: Seluk Beluk Dugaan Politisasi Bansos dan BLT yang Disebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo

Eco Racing, Jakarta – Calon presiden atau calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bantuan sosial atau bansos tidak diberikan secara berkala. Artinya tunjangan dibayarkan setiap bulan, bukan tiga bulan sekali. Hal itu diungkapkan calon Aliansi Perubahan saat menjawab pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada debat capres lalu.

“Karena harus diberikan sesuai kebutuhan penerima. Kalau penerima butuh sekarang. Kalau perlu tiga bulan lagi, (berikan) tiga bulan lagi. Bansos dijadikan kebutuhan,” kata Anies, Minggu malam. , 4 Februari 2024, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.

Saat debat calon presiden, Ganjar Pranowo bertanya kepada Anies bagaimana cara mengelola bansos tersebut agar tidak ada klaim, tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan. Bansos belakangan ini menyedot perhatian publik karena pemerintah diduga mempolitisasi dukungan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Jadikan ini harapan yang bisa diterima masyarakat,” kata Ganjar bertanya kepada Anies.

Dituduh mempolitisasi bantuan sosial

Pemberian bantuan sosial berdasarkan kebutuhan tersebut, menurut Anies, adalah pemberian bantuan sosial tanpa pamrih. Ungkapan tersebut bisa jadi merupakan lelucon bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belakangan ini kerap menyalurkan bantuan sosial secara langsung saat kampanye. Pemberian bantuan sosial tersebut diduga merupakan bentuk politisasi program pemerintah.

Selain itu, dua menteri era Jokowi yang juga merupakan petinggi partai pengusung Prabowo-Gibran juga mengeluarkan pernyataan terkait bansos yang akan disalurkan kepada Jokowi. Kedua menteri tersebut adalah Menteri Perdagangan yang merupakan Ketua Umum Partai Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar (Gokar).

Zulhas saat mengikuti kampanye Prabowo-Gibran di Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 26 Desember 2023 mengatakan, bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan pemberian Presiden Jokowi. Di saat yang sama, Zulhas juga mempromosikan PAN sebagai partai pendukung Jokowi dan Gibran. Video pidato yang ditayangkan TV nasional itu pun beredar di media sosial.

“Siapa yang memberi bantuan BLT kepada masyarakat? Pecinta Jokowi, angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Pantas?” ujar Zulhas.

Sementara itu, Airlangga meminta masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) mengucapkan terima kasih kepada Jokowi saat berkunjung ke Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Mandalika, Lombok, Minggu, 14 Januari 2024. Kunjungan tersebut dibarengi dengan pembagian sembako. bantuan sosial beras 10 kilogram untuk masyarakat NTB.

Pertama, Airlangga menanyakan kepada masyarakat apakah mereka setuju untuk melanjutkan program BLT. Distrik juga merespons secara terbuka. Airlang kemudian meminta mereka mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Masyarakat kemudian mengikuti arahan Menteri Keuangan untuk konektivitas. Mereka pun kompak mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas bantuan sosial yang mereka terima.

“Terima kasih Bu, Tuan Presiden?” Terima kasih? Jadi silakan bicara, terima kasih Pak Jokowi. Menulis. Apa itu mungkin?” kata Airlangga.

Jokowi kerap terkendala bansos saat Pilpres 2024. Ada dua program bansos yang diberikan Jokowi saat ini: Dukungan Pemerintah Cadangan Beras (CBP) dan BLT Pengurangan Resiko Pangan. Tugas tersebut biasanya diemban Presiden saat melakukan perjalanan dinas ke daerah. Termasuk saat berkunjung ke Kantor Pos Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur pada 27 Desember 2023. Dalam kesempatan itu ia juga membagikan BLT El Nino.

Beberapa pekan lalu, tepatnya pada 13 Desember 2023, Jokowi juga membagikan BLT kepada sejumlah petani senilai masing-masing Rp1,2 juta dan paket bahan pokok di Kecamatan Kesesi, Pekalongan, Jawa Tengah. Pada tanggal 4 Desember 2023 juga, saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau beberapa proyek, Jokowi membagikan beras Bulog kepada keluarga penerima manfaat di Labuan Bajo.

Banjirnya bantuan sosial saat kampanye

Ada dua jenis bansos yang diberikan pemerintah pada masa kampanye, yakni BLT El Nino pada bulan November dan Desember. Bantuan langsung berupa uang ini diberikan sebesar Rp400.000 per keluarga penerima manfaat. Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan menyediakan anggaran sebesar Rp7,52 triliun untuk program BLT El Nino.

Baru-baru ini pemerintah kembali memberikan bantuan sosial baru berupa BLT Pengurangan Risiko Pangan. BLT ini menggantikan BLT El Nino yang sebelumnya disalurkan akhir tahun lalu. Namun anggaran yang dikeluarkan lebih banyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan dana yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp 11,25 triliun. Rp 200.000 dibagikan kepada keluarga penerima manfaat masing-masing.

“Rp 11,25 triliun untuk tiga bulan,” kata Sri Mulyani usai konferensi pers hasil rapat tingkat tinggi kelompok pengendalian inflasi pusat pada Senin, 29 Januari 2024 di Jakarta.

Bantuan Masyarakat BLT untuk Mengurangi Resiko Pangan Diduga Dilaksanakan Sebelum Pilpres

Juru Bicara Kelompok Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Angga Putra Fidrian menanggapi bantuan sosial atau BLT Pengurangan Resiko Pangan sebesar Rp 200.000 per bulan pada Januari hingga Maret 2024 yang akan disalurkan pemerintah. Ia mengatakan bansos sengaja diperkenalkan pada Februari lalu. Angga juga mengingatkan kita untuk tidak menjadikan bantuan sosial sebagai agenda politik.

“Bantuan sosial merupakan hak sosial yang diserahkan kepada negara oleh APBN. Makanya kita harus mengikuti kebutuhan masyarakat, bukan agenda politik, ujarnya saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2024.

Angga mengatakan bansos yang diberikan menjelang pemilu patut dicurigai untuk kepentingan politik. Apalagi, kata Angga, belum lama ini Jokowi mengatakan presiden bisa memilih memihak. Angga pun meminta Presiden memperjelas sikapnya. Oleh karena itu, program bansos dapat diasumsikan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan mendukung pasangan calon.

Ia menilai, penyaluran bansos yang diajukan pada Februari lalu merupakan bentuk kepanikan Jokowi terhadap pasangan calon yang didukungnya. Bansos yang dilancarkan Jokowi disinyalir sebagai cara untuk menambah jumlah suara. Ia mengatakan, jika Jokowi yakin dua calon yang didukungnya menang, maka kepala pemerintahan tidak perlu menggunakan bansos sebagai alat politik.

“Kalau dia yakin dua calon yang didukungnya menang, sepertinya tidak perlu menggunakan penyaluran bansos. Jadi sepertinya dia tidak yakin kedua calonnya tidak menang,” ujarnya.

Jokowi menolak mempolitisasi bansos

Presiden Jokowi menolak mempolitisasi bansos yang bisa dimanfaatkan oleh pasangan Prabowo-Gibran. Jokowi mengatakan, anggaran bansos juga sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan sekadar perintah eksekutif. Kepala Pemerintahan menegaskan, BLT Pengurangan Risiko Pangan pada bulan Januari hingga Maret dijadwalkan hingga September 2023.

“Oh, sudah lama ya? Dari bulan September,” kata Jokowi saat berkumpul di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan pikirkan keputusan kita, begitulah. mereka bekerja di sistem daerah (melalui DPR).”

HENDRIK KHOIRUL MUHID | IKHSAN RELIUBUN | APA ITU? MICHELLE GABRIELA MOMOLE | DANIEL A.FAJRI | KORAN PACE | GUDANG WAKTU

Pilihan Redaksi: 5 Poin Tentang Bantuan Masyarakat yang Dibahas Ganjar dan Anies saat Debat Capres.

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berhak memilih hari ini, Rabu 14 Februari 2024. Sebelum berangkat ke tempat pemungutan suara (TPS), Anies sarapan bersama keluarga dan berdoa bersama di rumah pribadinya di Jalan Lebak Bulus Dalam II. , Cilandak, Jakarta Selatan. Baca selengkapnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mencoblos pada Rabu 1 Baca Selengkapnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10 RW 02, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat.

Ketua KPU Semarang Henry Cassandra Goeltom mengatakan Ganjar sudah melakukan mobilisasi pemilih. Baca selengkapnya

Berita paling terkenal: Berita pertama tentang kasus korupsi Prabowo atas tuduhan pembelian jet Mirage, iklan khusus pemilu Dunkin Donuts dan Holland Bakery. Baca selengkapnya

3 berita teratas dunia pada Selasa 13 Februari 2024 diawali dengan pemberitaan operasi pendudukan Israel yang menewaskan 74 warga Palestina.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono akan memilih TPS 116 Kemang Pratama, Bekasi. Baca selengkapnya

Terpantau, harga beras yang merupakan makanan pokok mengalami kenaikan dan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemerintah untuk bantuan sosial. Baca selengkapnya

Penayangan perdana film Cinta Tapi Cinta, Kisah Cinta Sejati Ganjar & Atikoh pada Selasa 13 Februari 2024 dihadiri Hasto dan menantunya Megawati. Baca selengkapnya

Ganjar dan Cak Imin mengisi waktu tenang dengan menonton film Liever Laen, sedangkan Prabowo menjadi tamu di Podcast Deddy Corbuzier. Baca selengkapnya

TPN Ganjar-Mahfud menilai kenaikan gaji pegawai Bawaslu yang dilakukan Presiden Jokowi terlalu dini. Baca selengkapnya

Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T, Akhirnya Airlangga Akui untuk Anggaran Bansos

Eco Racing , Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulian Indrawati otomatis melakukan penyesuaian berupa pembekuan anggaran kementerian/lembaga pada 2024. Total anggaran yang diblokir Sri Mulian mencapai Rp50,14 triliun.

Penerapan penyesuaian otomatis berarti setiap kementerian/lembaga mengalokasikan 5% dari total anggarannya terlebih dahulu untuk reservasi dan non-belanja. Oleh karena itu, sebaiknya K/L membekukan sebagian anggaran yang tidak diprioritaskan dan dilaksanakan pada awal tahun.

Danny Sorjantoro, Kepala Pelayanan Komunikasi dan Informatika Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu), menjelaskan otomatis penyesuaian yang dilakukan Kementerian Keuangan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024. Apa alasan anggaran Pak Molyan diblokir? Apakah itu benar untuk dukungan sosial?

Danny Sorjantoro menjelaskan alasan Kementerian Keuangan membekukan anggaran Kementerian karena dinamika geopolitik global yang sedang berlangsung. Dinamika ini dapat mempengaruhi perekonomian global. Oleh karena itu, potensi dan peluang yang mungkin ada pada tahun ini perlu diantisipasi.

“Kondisi geopolitik global yang dinamis saat ini berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian global,” kata Dan dalam keterangan resmi, Jumat, 2 Februari 2024. selama Covid-19).

Meski setiap kementerian/lembaga wajib menyisihkan 5% dari total anggaran untuk cadangan, Denny menyatakan anggaran tersebut tetap berada di masing-masing K/L. Namun perlu diingat bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk keadaan darurat.

Saat ditanya mengenai keadaan darurat saat ini, Danny sendiri enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia juga tidak memberikan penjelasan terkait dasar hukum penerapan penyesuaian otomatis. Namun Danny Sorjantoro saat dimintai jawaban soal kemungkinan dana yang diblokir dan dicadangkan kementerian/lembaga akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Tidak, pendanaannya tetap di K/L masing-masing, katanya kepada Tempo melalui pesan singkat, Sabtu, 3 Februari 2024.

Ekonom Bhima Yudhishthira dari Pusat Penelitian Ekonomi dan Hukum (Celios) mengatakan, penyampaian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kementerian dan lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis tahun ini sarat dengan perhitungan politik. Bhima mengatakan, pemberian anggaran tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang kuat. Ia yakin penyesuaian otomatis ini hanya dimaksudkan untuk membuka jalan bagi belanja kesejahteraan yang lebih tinggi, terutama di tahun politik ini.

“Ini sangat jelas karena jika Anda melihatnya dari sudut pandang ekonomi, hal ini berlawanan dengan intuisi.”

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Irlanga Harartu mengakui ada dana Rp50,14 triliun yang terblokir dalam anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membiayai program bansos. Pembekuan merupakan sumber pendanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mitigasi risiko pangan dan subsidi pupuk.

Besaran BLT atau bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 200.000 per penerima setiap bulannya, atau Rp 600.000 per keluarga sasaran jika disalurkan dalam tiga bulan. Pada saat yang sama, petani mendapat tambahan subsidi pupuk sebesar 14 triliun dram.

Menurut IrLenga, ada berbagai cara untuk menyesuaikan sumber keuangan untuk meningkatkan alokasi anggaran BLT, pengurangan pangan, dan subsidi pupuk. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah penyesuaian otomatis atau penyesuaian otomatis anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini berarti cadangan biaya K/L untuk sementara dibekukan untuk mengatasi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak geopolitik yang sedang berlangsung.

RIZKI DEWI AYU |: Amelia Rahima Sari

Pilihan Editor: Faisal Basri Sebut Sri Molyani Tak Ingin Anggaran Bansos Meningkat, Kenapa?

Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia (UI), kembali mendesak pengunduran diri Sri Molyani Indrawati sebagai menteri keuangan. Baca selengkapnya

Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia, menyerukan pemakzulan Presiden Jokowi. Mengapa? Baca selengkapnya

Menteri BUMN Eric Tuhir mengatakan harga beras yang mengalami kenaikan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Menurutnya, kenaikan harga pangan disebabkan oleh kondisi geopolitik dunia, namun pemerintah Indonesia berupaya membantu. Baca selengkapnya

Menteri Sandiaga Salahuddin Ono menyebut 3 konstitusionalis dalam film “Dirty Vote” adalah wajah kejujuran. Baca selengkapnya

Menteri BUMN Eric Tohir membantah adanya politisasi dukungan sosial. Menurutnya, bakti sosial merupakan program lama, namun mengapa kini banyak digaungkan? Baca selengkapnya

Film tersebut menampilkan suara kotor politik tong babi yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran. Demikian jawaban Amin, juru bicara timnas. Baca selengkapnya

Para ekonom memperkirakan bahwa kebijakan penyesuaian otomatis akan memprediksi penurunan pendapatan pemerintah. Baca selengkapnya

Demikian gambaran politisasi anggaran bansos yang dilakukan Jokowi jelang pemilu 2024, seperti yang terlihat dalam film Dirty Vote. baca selengkapnya

Ketua Partai Golkar Irlanga Harartu dan Presiden Partai Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengutarakan pandangannya terhadap film “Rai Kaif”. Baca selengkapnya

“Dirty Vote” yang mengupas tanda-tanda kecurangan pemilu 2024, tayang 24 jam sehari dan langsung mendapat reaksi beragam, termasuk dari Bavaslo dan Timses. Baca selengkapnya

Sindiran Bahlil ke Ahok yang Kritik Bansos Jokowi Menjelang Pemilu

Eco Racing, Jakarta – Jelang Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi gencar mendistribusikan kesejahteraan atau kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada dua program bansos yang diterapkan Jokowi, yakni Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengurangi kerawanan pangan.

Namun, politikus PDIP Basuki Tjahaya Pornoma alias Ahok mengkritik program kesejahteraan yang diusung Jokowi. Menurut Ahok, praktik memberi kesejahteraan hanya ada pada masa monarki, dimana masyarakat meminta belas kasihan kepada raja.

“Kesejahteraan hanya ada pada masa kekaisaran, ketika rakyat mencari belas kasihan dari raja. “Rajalah yang menentukan mau diberi belas kasihan kepada siapa,” kata Ahok saat berpidato di Deklarasi Ganjar-Mahfud Ahoker di Ganjar-Mahfud Swayamsevak Akanksha Griha, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.

Lebih lanjut, Ahok menyatakan negara Indonesia dibangun dengan tujuan utama menciptakan keadilan sosial, bukan sekadar memberikan kesejahteraan sosial. Ahok menegaskan, konsep tersebut berawal dari eksponen Indonesia, yakni Soekarno.

Karena itu, Ahok mengaku keputusannya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP adalah untuk memperjuangkan cita-cita tersebut.

“Negeri ini jelas diciptakan oleh para penyuluhnya untuk mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekedar memberikan kesejahteraan,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Ahok terkait bansos, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan tak perlu menanggapi kritik eks Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurutnya, pandangan Ahok tidak mewakili pandangan masyarakat awam.

“Hei, kenapa kamu menjawab Ahok seperti ini?” Kenapa kamu balas Ahok? Menurutku, dia tidak perlu menjawab. Itu pandangan-pandangan Ahok yang tidak mewakili pandangan masyarakat umum,” kata Bahlil. , yang merupakan Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo-Gibran, bertemu pada Senin, 5 Februari 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Berikutnya: Dukungan Sosial Jokowi Jadi Sorotan

Film Dirty Vote secara gamblang menampilkan skenario menjelang pemilu 2024. Film ini disutradarai oleh Dandi Laxono dan dijadwalkan tayang pada 11 Februari 2024. Lanjut membaca

Presiden Jokowi Kony Bakri dikabarkan meminta Pak Sultan Humengkubuwono H bertemu Ketua Umum PDIP Jenderal Megawati Soekarnoputri. apa ini Lanjutkan membaca

Film Suara Kotor Bongkar Politik Tong Babi Presiden Jokowi TKN Prabowo-Gibran Tantang Bukti Kejanggalan Pemilu. Lanjut membaca

Amin Ivan Tarigan, juru bicara tim nasional, mengatakan film Dirty Voting adalah tentang memberikan informasi kepada masyarakat tentang politik negara. Lanjut membaca

Untuk memeriahkan pemilu 2024, Anda bisa menggunakan Election Twinbons dengan desain berbeda. Pemilu berikutnya di tahun 2024 adalah sambungan twibbon. Baca selengkapnya

Aliansi Jurnalis Independen (AIJ) Kediri menyelenggarakan forum gratis bertajuk “Darurat Demokrasi” pada Minggu, 11 Februari 2024 di Kediri bersama organisasi kemahasiswaan. Baca selengkapnya

Mahasiswa Bandung mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam bidang pemilu dan kesejahteraan. Lanjut membaca

Polri bersama TNI dan seluruh elemen negara siap menjaga keamanan hingga proses pemilu berakhir. Lanjut membaca

Ketua Bawaslu Kota Tangsel memastikan APC yang dicopot akan segera dimusnahkan untuk menghindari penumpukan. Lanjut membaca

Direktur Utama Bulog Bayu Krishnamurthy mengatakan, sejak awal tahun 2024, Bulog telah menyalurkan 185 ribu ton beras untuk kesejahteraan. Baca selengkapnya