Caleg Perindo Antonius Riyanto Tampung Aspirasi Warga Cilincing

JAKARTA – Calon anggota DPR (calon) Partai Perindo di daerah pemilihan, Antonius Lianto Saputro, berkomitmen terhadap aspirasi warga warga Suku Semper Te Tim Mur dan Suku Simsin Te Tim Mur, Jakarta Utara. 8/2).

Pantauan di lokasi kejadian, Antony mengenakan seragam Perindo dengan sayap Rajawali terbentang, dan surat suara pemilu 2024 miliknya bernomor urut 16. Pria yang juga Ketua DPD Perindo Jakarta Utara itu tak melakukan hal tersebut. Lebih dari 100 warga Kampung Sawar yang enggan berjabat tangan dengan warga terlihat memadati RT 007, RW 011.

Halo semuanya di Kampung Sawar. Salam kenal. Kami mewakili Perindo mohon datang dan mendengarkan keinginan masyarakat, kata Antonius dalam sambutannya.

Bapak Antonius Perindo juga menjelaskan visi, misi dan rencana kerja partai sebagai partai politik modern yang peduli terhadap rakyat kecil, menciptakan lapangan kerja dan terus memperjuangkan Indonesia sejahtera.

Pak Antonius yang mencalonkan diri sebagai juara pertama di daerah pemilihan kedua, mengatakan Partai Pelindo yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Harry Tanosoedibijo berjuang untuk kesejahteraan rakyat dan Pak Antonius adalah calon presiden pada Pilpres 2024. , Ganjar, katanya mendukung Pranu.

Antonius mendapat banyak masukan dari warga, mulai dari sertifikat tanah, lapangan kerja, dan kebutuhan pokok.

“Kedepannya kami bisa lebih sering terlibat di sini dan terus memantau permasalahan yang dihadapi warga Kampong Sawar,” jelasnya.

Ifa Eni (1) mengatakan Antonius adalah teladan dalam mendengarkan keluh kesah warga. Perempuan generasi Z mengharapkan laki-laki yang berlatar belakang wirausaha mampu mengatasi masalah pengangguran

Dia ingin saya terpilih dan mengembangkan sesuatu untuk masyarakat dan meningkatkan angkatan kerja sehingga generasi muda di sini bisa mendapatkan pekerjaan.

Ramai-Ramai Demo ke DPR, Segini Gaji Kepala Desa

Eco Racing, Jakarta – Ribuan pimpinan desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar Aksi Bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Rabu, 31 Januari 2024. Ia meminta Republik Demokratik Rakyat segera menyetujui revisi UU Desa tentang penambahan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun.

Pertunjukannya cepat dan kacau. Para pengunjuk rasa terlihat membakar perlengkapan seperti spanduk dan melemparkan botol air mineral bekas. Bahkan, beberapa di antaranya memblokir jalan tol depan Gedung DPR/MPR RI menuju Grogol.

Berapa sebenarnya penghasilan kepala desa? Gaji kepala desa

Merujuk pada Keputusan Pemerintah Republik Tajikistan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya menerima penghasilan tetap. pekerjaan, yang disediakan dalam anggaran . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dari penyaluran dana desa (ADD).

Besar kecilnya penghasilan tetap kepala permukiman, sekretaris permukiman, dan perangkat desa lainnya ditentukan oleh reent atau walikota. Penghasilan tetap yang menjadi hak kepala desa minimal Rp 2.426.640 per bulan, yaitu 120 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a.

Apabila ADD tidak mencukupi untuk membiayai pendapatan tetap minimum kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dapat diberikan dari sumber lain dalam APBD desa, kecuali Dana Desa. Namun ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pendapatan tetap dapat diatur oleh bupati atau walikota.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan anggaran rumah tangga walikota atau pengelola kota”, kutipan dari Pasal 81 ayat 4. UU Nomor 11 Tahun 2019.

Lebih dari 30 persen belanja desa yang dilaporkan dalam APBDesa digunakan untuk membiayai pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, serta tunjangan dan kegiatan badan pembina desa.

Selain itu, hasil pengelolaan tanah Hamish atau lainnya digunakan untuk tambahan tunjangan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Pelapisan diperlukan

Anggota Badan Legislatif Republik Tajikistan (Baleg) Santoso menerima perwakilan pengunjuk rasa dari Apdesi. Ia mengungkapkan, dari semua yang diungkapkan kepala desa, inti tuntutannya adalah kepastian pengesahan UU Desa. Oleh karena itu, jelasnya, PRB mempunyai proses dan tahapan yang harus dilakukan dalam UU Perundang-undangan.

“Dan tadi saya dengar Pak Sekjen sudah berkumpul untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut. Untuk itu saya di Balega, walaupun agak sulit, bagaimana dengan pimpinan desa, saya akan menghubungi pimpinan di DRC untuk wujudkan mimpi-mimpi tersebut,” kata Santoso dalam rapat Pansus di Nusantara II, Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu 31 Januari 2024.

MELINDA DUA SETENGAH

Pilihan Redaksi: Kepala Desa Tunjukkan Kisruh di DPR, Ini Bedanya Apdesi dan Papdesi

TKN Prabowo-Gibran menolak pernyataan Orifin Mokhtar dalam film dokumenter “Dirty Voice” soal perdebatan dukungan kepala desa terhadap pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengimbau masyarakat tidak takut dengan pidatonya. Lagi

“Kami belum tahu apakah dia pemimpin desa sebenarnya atau bukan,” kata Nusron saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran. Lagi

Setelah berbagai tuntutan kepala desa, PDP akhirnya membahas perubahan undang-undang kedua desa pasca Pilkada 2024.

Para pemimpin desa mengadakan lebih banyak pertemuan pemersatu menjelang hari pemungutan suara Rabu depan. Arah dukungannya condong ke arah Prabowo-Gibran.. Baca selengkapnya

Mahasiswa berdemonstrasi di depan Istana Negara usai melakukan long march dari kampus Trisakti. Tuntutannya adalah pemakzulan Presiden Jokowi. Lagi

Partai politik dan calon presiden memerlukan dukungan kepala desa. Republik Demokratik Rakyat menyetujui versi kedua Undang-Undang Pedesaan setelah pemilu. Lagi

Ragnar Oratmangoen dan Tom Hay melanjutkan proses naturalisasi sambil menunggu penghentian DPR yang akan berlanjut hingga Maret 2024.

Aliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang menilai Jokowi hanya mengutamakan kepentingan satu keluarga karena kekuasaannya. Lagi

Para pimpinan desa mendoakan dan mengucapkan terima kasih kepada Baleg DPR atas persetujuan Kementerian Dalam Negeri terkait pembahasan tingkat pertama revisi UU Desa. Lagi