Kemenhub Hadiri Sidang IMO Soroti Masalah Ini

Jakarta –

Kementerian Perhubungan K.K. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perhubungan Laut dan Kelautan ikut serta sebagai delegasi Republik Indonesia pada sesi kesepuluh Subkomite Human Rights Element, Training and Watchkeeping (HTW) International Maritime Organization (IMO) di London, Inggris.

Kepala Subdirektorat Kelautan Cap. Maltus yang turut serta sebagai ketua delegasi RI pada sidang HTW kesepuluh yang digelar selama satu minggu, Senin (5/2) hingga Jumat (9/2), kemarin menyatakan Indonesia mengajukan intervensi terhadap dokumen HTW. 10 /6/9 disampaikan oleh Ukraina mengenai aksesibilitas informasi mengenai sertifikat kesehatan pelaut dan dokter yang diakui oleh para pihak untuk tujuan pemeriksaan kesehatan pelaut oleh Pemerintah dan badan-badan lain yang terlibat.

Kapten Malthus mengatakan, Indonesia menyampaikan terima kasih secara umum kepada Ukraina yang telah mengusulkan atau menyampaikan dokumen HTW 10/6/9 pada pertemuan tersebut. Indonesia mendukung usulan tersebut dan juga melaporkan bahwa Indonesia telah menyediakan daftar institusi medis dan tenaga medis profesional yang diakui oleh pemerintah Indonesia untuk menilai kesehatan pelaut.

Informasi ini dapat diakses melalui website contohpelaut.dephub.go.id, kata sang kapten. Maltus dalam siaran persnya, ditulis Minggu (11/2/2024).

Selain itu, Indonesia juga menyediakan akses untuk pengecekan keabsahan surat atau sertifikat kesehatan pelaut melalui website bkkp.dephub.go.id/siskespi.

Intervensi yang dilakukan delegasi Indonesia, lanjut sang kapten. Maltus merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai penyelenggara maritim yang diakui oleh International Maritime Organization (IMO).

“Penatausahaan kelautan di Indonesia dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 45 Ayat (1). terhadap pelaksanaan Konvensi IMO, harus dilaporkan kepada IMO oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” ujarnya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 985 Tahun 2023 tentang Pengalihan Fungsi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pelaut dari Puskesmas Maritim ke Direktorat Perhubungan Laut dan Kelautan. . Penting.

Selain itu, Indonesia juga melakukan intervensi dalam Dokumen Agenda 5 HTW 10/5 yang menginformasikan bahwa format baru sertifikat pelaut telah diperkenalkan, yang akan mulai berlaku pada 1 Desember 2023, dan dilaporkan ke IMO pada Januari 2024. Berdasarkan pada Konvensi STCW. 2/Circ.122 dan diinformasikan kepada seluruh negara anggota IMO. Hal ini merupakan tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor KP-DJPL 747 Tahun 2023 tentang penggunaan tanda tangan elektronik (e-sign) pada sertifikat maritim yang ditetapkan pada 28 November 2023.

Lebih lanjut membahas agenda kedua, Atase Perhubungan London Barkah Bayu Mirajaya menyampaikan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat yang telah menyiapkan dokumen HTW 10/2 dan hasil yang diperoleh pada subkomite, komite, dan dewan sebelumnya dengan isu khusus. Atas rekomendasi auditor eksternal IMO (Badan Audit Keuangan Republik Indonesia) dalam dokumen C.129/5 (b) yang berkontribusi untuk meningkatkan peninjauan komprehensif terhadap Konvensi STCW dan Kode Etik agar dapat diperhitungkan Dalam diskusi selanjutnya.

Salah satu rekomendasi auditor eksternal untuk mengkaji STCW secara komprehensif, jelas Barkah, adalah pelatihan tentang hak-hak pelaut umum, termasuk hak-hak yang relevan dengan masalah penelantaran. Rekomendasi ini sejalan dengan komitmen kami terhadap perbaikan berkelanjutan dan kesejahteraan pelaut.

“Pelatihan mengenai hak-hak pelaut secara umum merupakan komponen penting yang tidak hanya mengatasi tantangan saat ini namun juga memperkuat pendekatan proaktif Indonesia terhadap pertimbangan masa depan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan kolektif Indonesia untuk memastikan standar keselamatan dan kesejahteraan tertinggi bagi komunitas pelaut. “, dia berkata.

Sebagai informasi, HTW sesi ke-10 dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 9 Februari 2024 dengan beberapa agenda sesi yang membahas seluruh permasalahan terkait unsur manusia, pelatihan dan pengawalan, serta usulan tinjauan komprehensif terhadap Konvensi dan Konvensi. Kode STCW.

Delegasi Indonesia terdiri dari Direktorat Pelayaran dan Kelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, PPKKI Kementerian Perhubungan, Atase Perhubungan London, Pusdiklat Maritim Pertamina, Persatuan Perwira Pelayaran Indonesia, Pusat Sumber Daya Manusia Perkapalan. , Poltekpel Borombong, Poltekpel Surabaya. , PIP Makasar dan PIP Semarang. (kilo/kilo)

Hadapi Sidang Sub-committe PPR IMO ke-11, Kemenhub Pimpin Persiapan Delegasi Indonesia

Eco Racing, BOGOR – Kementerian Perhubungan (Kemenhab) akan menjadi tuan rumah Subkomite Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran (PPR) ke-11 yang digelar pada 19-23 mendatang. Februari 2024 di markas besar Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London, Inggris.

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan dengan kementerian/lembaga terkait pencemaran dan perlindungan lingkungan laut di Hotel Luminor, Bogor.

BACA JUGA: Komite 5 DRC meminta Kementerian Perhubungan segera memperbaiki eskalator Stasiun Bekasi.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai persiapan posisi delegasi Republik Indonesia yang akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Dalam sambutannya, Sekretaris Bidang Perkapalan dan Kelautan Hartanto menjelaskan bahwa menjaga kedaulatan negara di bidang perlindungan lingkungan laut di Indonesia harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya Kementerian Perhubungan, tetapi juga kementerian/lembaga lainnya. kepentingan terhadap konservasi biota laut dan segala sumber dayanya.

BACA JUGA: Selamat datang di bulan cinta, Watsons 2.2 beauty inmine sale penuh dengan promosi

PPR merupakan pertemuan Marine Environment Protection Committee (MEPC), komite terbesar kedua Organisasi Maritim Internasional setelah Maritime Safety Committee (MSC), dengan mandat membahas hal-hal terkait pencegahan dan pengendalian maritim. polusi, terutama yang berkaitan dengan penerapan atau amandemen konvensi dan peraturan lainnya, dan langkah-langkah untuk menjamin penegakan perjanjian dan peraturan tersebut.

“PPR mengatasi berbagai permasalahan teknis dan operasional terkait pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan laut, baik oleh MEPC maupun atas permintaan MSC,” ujarnya.

BACA JUGA: BKKP kini sediakan vaksinasi haji dan umrah serta terapi oksigen hiperbarik, berikut harganya

Oleh karena itu, pertemuan ini diadakan untuk membahas berbagai usulan negara-negara anggota IMO mengenai berbagai aspek teknis dan hukum perlindungan lingkungan laut, serta untuk mengetahui posisi Indonesia terhadap usulan tersebut.

Hal ini penting untuk dibahas karena keputusan pertemuan PPR ini akan mempengaruhi aspek teknis dan hukum navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Indonesia.

“Saya berharap seluruh peserta dapat berkontribusi aktif dan belajar memberikan bekal bagi delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan PPR ke-11,” ujarnya.

PPR Sidang ke-11 ini akan mencakup 18 agenda dengan 12 agenda utama.

Sebagai informasi, rapat persiapan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, serta berbagai kementerian/lembaga terkait perlindungan lingkungan laut, seperti Kementerian Koordinator Perikanan dan Investasi.

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kantor Klasifikasi Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga dan DPP INSA, serta Asosiasi Industri Pelayaran dan Maritim Indonesia. Perusahaan (Iperindo).(chi/jpnn)