Peneliti FKUI: Janji Day Care, Makan Siang Gratis, 1 Desa 1 Faskes Merupakan Hak Rakyat

Eco Racing, Jakarta – Presiden Health Support Center (HCC) Ray Wagiu Basarowi mengatakan komitmen politik terhadap kesehatan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 merupakan hak fundamental rakyat. harus diselesaikan.

“Penyediaan penitipan anak, pemberian susu dan makanan ringan gratis, serta pendirian pusat kesehatan (fasc) di setiap desa di Indonesia merupakan hak yang harus dinikmati setiap orang Indonesia sesuai konstitusi negara,” kata Ray. Ia mengatakan janji-janji ini tidak boleh dilihat hanya sebagai janji kampanye, namun sebagai komitmen untuk memulihkan hak-hak kesehatan yang dilanggar.

Pria yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Ketenagakerjaan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) ini mengatakan, terdapat potensi besar perbaikan yang signifikan pada program seperti Faskes 1 Desa 1 dan Nakez oleh calon Jodi No 03. , Ganjar Pranovo dan Mahfud MD. Keadaan kesehatan bangsa.

Program-program tersebut, menurut Ray, merupakan model pendekatan pengobatan komunitas yang terbukti efektif melalui berbagai bukti epidemiologi yang valid. Ia mencontohkan bagaimana fasilitas kesehatan dan akses terhadap tenaga kesehatan dapat dijangkau di tingkat masyarakat kecil untuk membangun negara yang sehat dan sejahtera, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Indonesia.

“Di negara maju, akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan hingga tingkat masyarakat terkecil dapat menciptakan negara yang sehat dan sejahtera, menurunkan angka kematian atau kematian seperti angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Indonesia dan meningkatkan keberhasilan vaksinasi. program.” ujarnya pada Minggu, 11 Februari mengutip keterangan resmi yang diperoleh Health Eco Racing pada tahun 2024.

Selain itu, program susu dan jajanan gratis pasangan calon Jodi Nomor Urut 02, Prabowo Subanto, dan Gibran Rakabuming Raka juga dinilai relevan dan sesuai kebutuhan. Ray menegaskan, intervensi gizi pada anak sekolah dapat mencegah kejadian gizi buruk yang masih tinggi.

“Jika tidak diatasi secara besar-besaran, hal ini akan meningkatkan populasi anak sekolah dasar yang nilai memori kerjanya rendah dan menghambat kinerja sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, tempat penitipan anak gratis yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 1, Anees Baswedan dan Kak Emin, mampu meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif, khususnya bagi perempuan pekerja.

Penggagas Kaukus Komunitas untuk Pelayanan Kesehatan Mental ini meyakinkan bahwa ketiga program ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap populasi di berbagai komunitas, dan mengingat ketersediaan dan kapasitas APBN, siapa pun yang terpilih harus bisa melaksanakannya secara bersamaan. Sistem Kesehatan Nasional.

“Ini merupakan dorongan yang baik untuk memastikan hak kesehatan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi,” tutupnya.

3 Vaksin Tambahan untuk Imunisasi Rutin Anak dalam Tranformasi Kesehatan Indonesia

Eco Racing, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia terus memperkuat upaya preventif di layanan kesehatan primer untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat daerah agar terhindar dari penyakit.

Salah satu program utama dalam transformasi kesehatan ini adalah peningkatan jenis imunisasi rutin anak dari 11 menjadi 14 jenis vaksin antigen.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dr. Maxi Rein Rondonuwu, D.H.S.M, MARS, menyatakan program nasional seperti imunisasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Kementerian Kesehatan menargetkan 95 persen anak mendapat imunisasi dasar lengkap.

“Imunisasi perlu diperluas menjadi 14 antigen dan dijadikan program nasional karena target kita 95 persen anak mendapat imunisasi dasar lengkap,” kata Maxi, Kamis (2 Januari 2024).

Pada perluasan imunisasi ini terdapat tiga vaksin tambahan yaitu vaksin human papillomavirus (HPV) untuk mencegah kanker, vaksin pneumococcal conjugate (PCV) untuk mencegah pneumonia, dan vaksin rotavirus (RV) untuk mencegah diare. Kementerian Kesehatan juga menawarkan vaksin polio dosis kedua dalam bentuk suntikan atau IPV2 untuk meningkatkan perlindungan terhadap polio.

Selain suplemen tersebut, 14 jenis vaksin yang diberikan pada imunisasi rutin antara lain BCG (Bacillus Calmette-Guérin) untuk mencegah tuberkulosis (TB), DPT-Hib untuk mencegah difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B dan Haemophilus influenzae. jenis. B.

Selain itu, terdapat vaksin hepatitis B, MMR dan MR untuk mencegah rubella, campak, vaksin OPV atau polio, serta vaksin IPV dan IPV2 atau suntikan polio, TT, DT dan TD untuk mencegah tetanus, difteri, vaksin Japanese ensefalitis. ( JE) mencegah penyakit radang otak, serta HPV, PCV dan rotavirus.

Perlindungan terhadap kanker serviks juga menjadi fokus, dimana kanker ini dapat dicegah dengan vaksinasi HPV. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 103 juta perempuan berusia 15 tahun ke atas di Indonesia berisiko terkena kanker serviks.

Selain itu, sekitar 36.000 wanita terkena kanker serviks setiap tahunnya, dan sekitar 70 persen di antaranya berada pada stadium lanjut. Angka kematian akibat kanker serviks juga tinggi, diperkirakan mencapai 21.000 kematian pada tahun 2020.

Untuk mencegah pneumonia dan diare, yang merupakan penyebab tingginya angka kematian anak balita di Indonesia, Kementerian Kesehatan memperluas imunisasi terhadap PCV dan rotavirus. Vaksinasi PCV telah ditawarkan secara nasional sejak tahun 2022, sedangkan imunisasi rotavirus telah diperluas ke seluruh Indonesia sejak tahun 2023.

Perlindungan terhadap polio juga telah diperkuat dengan memberikan dosis tambahan kedua dari vaksin polio suntik, atau IPV2, yang akan diberikan secara nasional mulai tahun 2023.

Dengan program-program tersebut, Kementerian Kesehatan berharap dapat meningkatkan akses dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak.

Kemenkes Tambah 3 Vaksin Baru untuk Imunisasi Rutin Anak, Apa Saja?

Eco Racing, Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terus melanjutkan upaya pencegahan di layanan primer untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat terhadap penyakit. Salah satu inovasi besar dalam transisi layanan primer ini adalah meningkatkan imunisasi rutin untuk anak-anak dari 11 menjadi 14 vaksin antigen.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Dr. Maxie Rain Rondonov D.H.S.M. MARS mengatakan program nasional seperti vaksinasi harus dilaksanakan secara universal, dengan target 95 persen anak mendapat imunisasi dasar lengkap.

“Saya melihat banyak kabupaten/kota yang bisa memenuhi (target) nasional, tapi ada kabupaten/kota yang jauh dari tuntasnya vaksinasi primer,” ujarnya, Jumat, 9 Februari 2024. Menurut Sahat Negeriko. Pada pengembangan imunisasi ini ditambahkan tiga vaksin tambahan yaitu: vaksin human papillomavirus (HPV) untuk penyakit kanker, vaksin pneumococcal conjugate (PCV) untuk pneumonia dan vaksin rotavirus (RV) untuk diare.

Selain itu, dosis kedua vaksin polio suntik (IPV2) diberikan untuk meningkatkan perlindungan terhadap polio. Selain itu, vaksinasi rutin pada anak meliputi 14 vaksin, antara lain: BCG untuk tuberkulosis (TBC), DPT-Hib untuk difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan Haemophilus influenzae tipe B.

Selain mencegah kanker serviks, vaksin HPV juga memberikan perlindungan terhadap kanker lainnya. Sementara itu, vaksinasi PCV dan RV bertujuan untuk memerangi pneumonia dan diare, dua dari lima penyebab utama kematian anak balita di Indonesia, yang dapat dicegah melalui vaksinasi. .

Perlindungan terhadap polio juga ditingkatkan dengan pemberian IPV2, yang merupakan bagian dari upaya penambahan enam dosis vaksin polio rutin. Jadwal vaksinasi polio lengkap meliputi vaksin polio (OPV) pada umur 1, 2, 3 dan 4 bulan, serta suntik polio (IPV) pada umur 4 bulan dan 9 bulan.

Seluruh upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak-anak Indonesia dan mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) kemudian menjalin kerja sama dalam Perjanjian Hibah dan Rencana Kerja Bersama WHO Biennium 2024-2025. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Kunta Vibawa Dasa Nugraha dan Dr. N. Pranitaran dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia di ruang pertemuan para profesor. Sajdi Manzil 3 Rabu, 7 Februari 2024.

Sebelumnya, pada tahun 2022, dalam Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN atau AHMM ke-15 di Bali, Kementerian Kesehatan dan WHO Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama di bidang kesehatan dan rencana kerja bersama WHO Biennium 2023-2024. .

Penandatanganan perjanjian hibah dan rencana kerja bersama Biennium WHO 2024-2025 ini akan mendukung pelaksanaan Program Kerja Umum WHO ke-13, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta pilar transisi. Kementerian Kesehatan Indonesia.

Melalui Rencana Aksi Bersama RI-WHO Indonesia (Kementerian Kesehatan), seperti dikutip dari situs Sehat Negeriku pada 8 Februari 2024, kegiatan yang diuraikan akan dilaksanakan dengan dukungan Anggaran Program WHO 2024-2025.

Kerja sama dengan WHO berfokus pada kegiatan strategis untuk mengimplementasikan pilar perubahan dengan akuntabilitas yang lebih baik di bidang kesehatan. Salah satu kegiatan strategisnya adalah dengan melakukan penelitian implementasi sesuai arahan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadekin.

Penelitian implementasi ini akan dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), sebagai bagian dari rencana kerja bersama 2024-2025.

Penandatanganan perjanjian hibah dan rencana kerja bersama WHO tahun 2024-2025 bukan sekedar kelanjutan mitra kerja tetapi merupakan langkah bersama menuju pencapaian tujuan bersama, kata Sekretaris Jenderal Kunta Vibava.

Kolaborasi ini berfokus pada enam pilar transformasi kesehatan, termasuk promosi gaya hidup sehat, perluasan imunisasi, wajib skrining, dan peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan primer.

Ia mengatakan: “Kita tahu bahwa mencapai perubahan kesehatan tidaklah mudah. ​​Hal ini memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk WHO, untuk mencapai tujuan bersama dan membangun sistem kesehatan yang lebih baik yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan kesehatan yang berkualitas. “