Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan Buat Caleg Stres Kalah Pemilu

Jakarta-

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengembangkan layanan kesehatan bagi calon anggota parlemen (caleg) yang mengalami stres dan gangguan kesehatan mental akibat kegagalan pemilu 2024. pemilu.

“Sudah ada beberapa rumah sakit khusus kesehatan jiwa dan kami sudah menyiapkannya. Ini bukan sesuatu yang kami harapkan, tapi untuk berjaga-jaga jika ada yang membutuhkan perawatan,” kata dr. . Parulian dalam keterangannya yang dikutip Senin (12-02-2024) kepada Kementerian Casting.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bidang Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan RI Nida Rohmawati mengatakan, beberapa puskesmas sudah memiliki Unit Gawat Darurat Cedera Psikologis (P3LP). Di sisi lain, partainya juga menyelenggarakan layanan konsultasi untuk menangani calon anggota parlemen yang stres karena kalah dalam pemilu.

“Sekarang sedang kami persiapkan saat pemasangan, dan akan kami siapkan lagi setelah pemasangan jika ada masyarakat yang membutuhkan P3LP,” kata Nida.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan bagi peserta Pemilu 2024 yang menderita gangguan jiwa. Jika terdapat tanda-tanda gangguan jiwa, pelayanan kesehatan jiwa akan dimulai dengan proses screening dan tindak lanjut awal di puskesmas di 44 wilayah Jakarta.

Calon pasien kemudian akan mendapat surat rujukan untuk ditindaklanjuti ke rumah sakit daerah yang menyediakan layanan psikiatris. Dinkes DKI juga menyediakan layanan psikolog yang tersebar di 25 Puskesmas di DKI Jakarta.

“RSUD Duren Sawit menjadi pusat rujukan utama pengobatan berbagai kondisi, termasuk stres dan gangguan kesehatan jiwa,” kata Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Simak daftar 25 Puskesmas di Jakarta yang berikan layanan psikologis Saksikan video “Pesan Kemenkes agar pejabat KPPS tidak ‘terjatuh’ di Pemilu 2024” (kna/suc)

3 Vaksin Tambahan untuk Imunisasi Rutin Anak dalam Tranformasi Kesehatan Indonesia

Eco Racing, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia terus memperkuat upaya preventif di layanan kesehatan primer untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat daerah agar terhindar dari penyakit.

Salah satu program utama dalam transformasi kesehatan ini adalah peningkatan jenis imunisasi rutin anak dari 11 menjadi 14 jenis vaksin antigen.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dr. Maxi Rein Rondonuwu, D.H.S.M, MARS, menyatakan program nasional seperti imunisasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Kementerian Kesehatan menargetkan 95 persen anak mendapat imunisasi dasar lengkap.

“Imunisasi perlu diperluas menjadi 14 antigen dan dijadikan program nasional karena target kita 95 persen anak mendapat imunisasi dasar lengkap,” kata Maxi, Kamis (2 Januari 2024).

Pada perluasan imunisasi ini terdapat tiga vaksin tambahan yaitu vaksin human papillomavirus (HPV) untuk mencegah kanker, vaksin pneumococcal conjugate (PCV) untuk mencegah pneumonia, dan vaksin rotavirus (RV) untuk mencegah diare. Kementerian Kesehatan juga menawarkan vaksin polio dosis kedua dalam bentuk suntikan atau IPV2 untuk meningkatkan perlindungan terhadap polio.

Selain suplemen tersebut, 14 jenis vaksin yang diberikan pada imunisasi rutin antara lain BCG (Bacillus Calmette-Guérin) untuk mencegah tuberkulosis (TB), DPT-Hib untuk mencegah difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B dan Haemophilus influenzae. jenis. B.

Selain itu, terdapat vaksin hepatitis B, MMR dan MR untuk mencegah rubella, campak, vaksin OPV atau polio, serta vaksin IPV dan IPV2 atau suntikan polio, TT, DT dan TD untuk mencegah tetanus, difteri, vaksin Japanese ensefalitis. ( JE) mencegah penyakit radang otak, serta HPV, PCV dan rotavirus.

Perlindungan terhadap kanker serviks juga menjadi fokus, dimana kanker ini dapat dicegah dengan vaksinasi HPV. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 103 juta perempuan berusia 15 tahun ke atas di Indonesia berisiko terkena kanker serviks.

Selain itu, sekitar 36.000 wanita terkena kanker serviks setiap tahunnya, dan sekitar 70 persen di antaranya berada pada stadium lanjut. Angka kematian akibat kanker serviks juga tinggi, diperkirakan mencapai 21.000 kematian pada tahun 2020.

Untuk mencegah pneumonia dan diare, yang merupakan penyebab tingginya angka kematian anak balita di Indonesia, Kementerian Kesehatan memperluas imunisasi terhadap PCV dan rotavirus. Vaksinasi PCV telah ditawarkan secara nasional sejak tahun 2022, sedangkan imunisasi rotavirus telah diperluas ke seluruh Indonesia sejak tahun 2023.

Perlindungan terhadap polio juga telah diperkuat dengan memberikan dosis tambahan kedua dari vaksin polio suntik, atau IPV2, yang akan diberikan secara nasional mulai tahun 2023.

Dengan program-program tersebut, Kementerian Kesehatan berharap dapat meningkatkan akses dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak.

Kemenkes Tambah 3 Vaksin Baru untuk Imunisasi Rutin Anak, Apa Saja?

Eco Racing, Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terus melanjutkan upaya pencegahan di layanan primer untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat terhadap penyakit. Salah satu inovasi besar dalam transisi layanan primer ini adalah meningkatkan imunisasi rutin untuk anak-anak dari 11 menjadi 14 vaksin antigen.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Dr. Maxie Rain Rondonov D.H.S.M. MARS mengatakan program nasional seperti vaksinasi harus dilaksanakan secara universal, dengan target 95 persen anak mendapat imunisasi dasar lengkap.

“Saya melihat banyak kabupaten/kota yang bisa memenuhi (target) nasional, tapi ada kabupaten/kota yang jauh dari tuntasnya vaksinasi primer,” ujarnya, Jumat, 9 Februari 2024. Menurut Sahat Negeriko. Pada pengembangan imunisasi ini ditambahkan tiga vaksin tambahan yaitu: vaksin human papillomavirus (HPV) untuk penyakit kanker, vaksin pneumococcal conjugate (PCV) untuk pneumonia dan vaksin rotavirus (RV) untuk diare.

Selain itu, dosis kedua vaksin polio suntik (IPV2) diberikan untuk meningkatkan perlindungan terhadap polio. Selain itu, vaksinasi rutin pada anak meliputi 14 vaksin, antara lain: BCG untuk tuberkulosis (TBC), DPT-Hib untuk difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan Haemophilus influenzae tipe B.

Selain mencegah kanker serviks, vaksin HPV juga memberikan perlindungan terhadap kanker lainnya. Sementara itu, vaksinasi PCV dan RV bertujuan untuk memerangi pneumonia dan diare, dua dari lima penyebab utama kematian anak balita di Indonesia, yang dapat dicegah melalui vaksinasi. .

Perlindungan terhadap polio juga ditingkatkan dengan pemberian IPV2, yang merupakan bagian dari upaya penambahan enam dosis vaksin polio rutin. Jadwal vaksinasi polio lengkap meliputi vaksin polio (OPV) pada umur 1, 2, 3 dan 4 bulan, serta suntik polio (IPV) pada umur 4 bulan dan 9 bulan.

Seluruh upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak-anak Indonesia dan mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) kemudian menjalin kerja sama dalam Perjanjian Hibah dan Rencana Kerja Bersama WHO Biennium 2024-2025. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Kunta Vibawa Dasa Nugraha dan Dr. N. Pranitaran dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia di ruang pertemuan para profesor. Sajdi Manzil 3 Rabu, 7 Februari 2024.

Sebelumnya, pada tahun 2022, dalam Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN atau AHMM ke-15 di Bali, Kementerian Kesehatan dan WHO Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama di bidang kesehatan dan rencana kerja bersama WHO Biennium 2023-2024. .

Penandatanganan perjanjian hibah dan rencana kerja bersama Biennium WHO 2024-2025 ini akan mendukung pelaksanaan Program Kerja Umum WHO ke-13, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta pilar transisi. Kementerian Kesehatan Indonesia.

Melalui Rencana Aksi Bersama RI-WHO Indonesia (Kementerian Kesehatan), seperti dikutip dari situs Sehat Negeriku pada 8 Februari 2024, kegiatan yang diuraikan akan dilaksanakan dengan dukungan Anggaran Program WHO 2024-2025.

Kerja sama dengan WHO berfokus pada kegiatan strategis untuk mengimplementasikan pilar perubahan dengan akuntabilitas yang lebih baik di bidang kesehatan. Salah satu kegiatan strategisnya adalah dengan melakukan penelitian implementasi sesuai arahan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadekin.

Penelitian implementasi ini akan dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), sebagai bagian dari rencana kerja bersama 2024-2025.

Penandatanganan perjanjian hibah dan rencana kerja bersama WHO tahun 2024-2025 bukan sekedar kelanjutan mitra kerja tetapi merupakan langkah bersama menuju pencapaian tujuan bersama, kata Sekretaris Jenderal Kunta Vibava.

Kolaborasi ini berfokus pada enam pilar transformasi kesehatan, termasuk promosi gaya hidup sehat, perluasan imunisasi, wajib skrining, dan peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan primer.

Ia mengatakan: “Kita tahu bahwa mencapai perubahan kesehatan tidaklah mudah. ​​Hal ini memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk WHO, untuk mencapai tujuan bersama dan membangun sistem kesehatan yang lebih baik yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan kesehatan yang berkualitas. “