Koper Pintar Bisa Bahayakan Penerbangan, Begini Regulasi Kementerian Perhubungan

Eco Racing, Jakarta – Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan penggunaan tas pintar selama penerbangan. Pasalnya, tas pintar menggunakan baterai litium yang dapat membahayakan penerbangan.

“Meskipun tas pintar memiliki banyak manfaat, memahami peraturan penerbangan adalah kunci untuk menjamin keselamatan,” kata M. Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan, dalam keterangan yang diperoleh Tempo. “Perjalanan yang aman dan nyaman.” Senin, 29 Januari 2024.

Kristi menyatakan, kemajuan teknologi menyebabkan munculnya produk-produk baru seperti tas pintar ini. Namun kandungan baterai litium pada koper pintar dapat membahayakan aktivitas penerbangan jika kandungan logam litium melebihi batas wajar.

Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk tas pintar, tetapi semua produk yang mengandung baterai litium yang melebihi batas wajar 0,3 g logam litium atau berkapasitas lebih dari 2,7 watt per jam. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 02 Tahun 2023 tentang Kewaspadaan Baterai Lithium dan Perangkat dengan Baterai Lithium.

Pokok undang-undang ini menjelaskan bahwa penumpang dilarang membawa barang bawaan dengan baterai litium yang tidak dapat dilepas. Penumpang diperbolehkan membawa tas dengan baterai lithium yang tidak dapat dilepas, namun harus mendapatkan persetujuan maskapai pada saat check-in. Artinya kapasitas dan kandungan logam litium tidak boleh melebihi 0,3 g.

Undang-undang juga menyatakan bahwa tas berisi baterai litium yang dapat dilepas harus dikeluarkan saat masuk dan baterai tersebut harus dibawa ke dalam kabin. Syaratnya baterai harus berkapasitas kurang dari 100 watt per jam.

“Tentunya regulasi yang kami buat didasarkan pada regulasi International Civil Aviation Organization atau ICAO dan kami ingin memastikan konsumen dapat menikmati seluruh fitur canggih yang ada pada smart koper tanpa melanggar regulasi,” kata Kristi. kata Kristi.

Berikut beberapa tips untuk membantu penumpang yang tetap ingin tetap bersih saat terbang.

Kementerian Perhubungan sedang mempersiapkan pengembangan dua pelabuhan, satu di Pelabuhan Riau dan Pelabuhan Riau. Sebelumnya, ini tidak berjalan dengan baik. Baca selengkapnya

Otoritas IKN dan Kementerian Perhubungan tengah menjajaki dua bandara di Kalimantan untuk persiapan penerimaan taksi penerbangan. Baca selengkapnya

Pemerintah Taiwan mengkritik langkah Tiongkok untuk mendesain ulang rute di dekat Selat Taiwan. Baca selengkapnya

Garuda Indonesia akan mengoperasikan penerbangan Jakarta-Doha (pulang pergi) mulai 4 April 2024. Baca selengkapnya

Indonesia AirAsia resmi diluncurkan dari Jakarta menuju Kinabalu, Malaysia pada Selasa, 6 Februari 2024. Baca selengkapnya

Thai Airways akan menindak penumpang yang mengeluh tentang penerbangan mereka di media sosial

PT Angkasa Pura I (AP I) mengoperasikan 460 reaktor dan membuka rute baru sepanjang tahun 2023. Baca selengkapnya

Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan operasional dan layanan penerbangannya. Baca selengkapnya

Wisatawan yang lebih tua sering melakukan kesalahan saat bepergian dengan pesawat. Baca selengkapnya

Hadapi Sidang Sub-committe PPR IMO ke-11, Kemenhub Pimpin Persiapan Delegasi Indonesia

Eco Racing, BOGOR – Kementerian Perhubungan (Kemenhab) akan menjadi tuan rumah Subkomite Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran (PPR) ke-11 yang digelar pada 19-23 mendatang. Februari 2024 di markas besar Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London, Inggris.

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan dengan kementerian/lembaga terkait pencemaran dan perlindungan lingkungan laut di Hotel Luminor, Bogor.

BACA JUGA: Komite 5 DRC meminta Kementerian Perhubungan segera memperbaiki eskalator Stasiun Bekasi.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai persiapan posisi delegasi Republik Indonesia yang akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Dalam sambutannya, Sekretaris Bidang Perkapalan dan Kelautan Hartanto menjelaskan bahwa menjaga kedaulatan negara di bidang perlindungan lingkungan laut di Indonesia harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya Kementerian Perhubungan, tetapi juga kementerian/lembaga lainnya. kepentingan terhadap konservasi biota laut dan segala sumber dayanya.

BACA JUGA: Selamat datang di bulan cinta, Watsons 2.2 beauty inmine sale penuh dengan promosi

PPR merupakan pertemuan Marine Environment Protection Committee (MEPC), komite terbesar kedua Organisasi Maritim Internasional setelah Maritime Safety Committee (MSC), dengan mandat membahas hal-hal terkait pencegahan dan pengendalian maritim. polusi, terutama yang berkaitan dengan penerapan atau amandemen konvensi dan peraturan lainnya, dan langkah-langkah untuk menjamin penegakan perjanjian dan peraturan tersebut.

“PPR mengatasi berbagai permasalahan teknis dan operasional terkait pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan laut, baik oleh MEPC maupun atas permintaan MSC,” ujarnya.

BACA JUGA: BKKP kini sediakan vaksinasi haji dan umrah serta terapi oksigen hiperbarik, berikut harganya

Oleh karena itu, pertemuan ini diadakan untuk membahas berbagai usulan negara-negara anggota IMO mengenai berbagai aspek teknis dan hukum perlindungan lingkungan laut, serta untuk mengetahui posisi Indonesia terhadap usulan tersebut.

Hal ini penting untuk dibahas karena keputusan pertemuan PPR ini akan mempengaruhi aspek teknis dan hukum navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Indonesia.

“Saya berharap seluruh peserta dapat berkontribusi aktif dan belajar memberikan bekal bagi delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan PPR ke-11,” ujarnya.

PPR Sidang ke-11 ini akan mencakup 18 agenda dengan 12 agenda utama.

Sebagai informasi, rapat persiapan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, serta berbagai kementerian/lembaga terkait perlindungan lingkungan laut, seperti Kementerian Koordinator Perikanan dan Investasi.

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kantor Klasifikasi Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga dan DPP INSA, serta Asosiasi Industri Pelayaran dan Maritim Indonesia. Perusahaan (Iperindo).(chi/jpnn)