Hadirkan Ruang Kolaborasi, IDSurvey Gandeng ITS

Eco Racing, SURABAYA – Survei IDS melalui PT BKI bermitra dengan Kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) membuka ruang kolaborasi pengembangan perikanan yang digelar di Gedung NasDEC Kampus ITS pada Rabu (22/11).

Kegiatan ini masih dalam rangka perayaan hari jadi IDSurvey yang kedua pada tanggal 17 September 2023.

BACA JUGA: IDSurvey adakan diskusi budaya seri ke-4

Sebelum peresmian co-working space, terdapat talkshow IDSurvey Goes to Campus yang dihadiri oleh Soleh Rusyadi Maryam, Asisten Direktur Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio.

Usai talkshow, dibuka ruang kerjasama antara IDSurvey dan ITS yang nantinya akan digunakan sebagai titik layanan bagi para pemangku kepentingan di industri maritim dan juga sebagai wahana pengembangan akademik dan penelitian di bidang teknologi dan transportasi laut.

BACA JUGA: Minat Fintech Turun 0,3% Hari Ini, AdaKami Imbau Kliennya

“Kerja sama ini merupakan contoh implementasi UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. “Co-working space dapat mengurangi ketergantungan kita (masyarakat Indonesia) pada industri maritim terhadap produk-produk dari luar negeri,” kata Kepala Otoritas Pelabuhan dan Pelabuhan Tanjung Perak (KSOP) Heru Susanto.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor ITS Profesor Dr Ir Mochamad Ashari menyampaikan bahwa co-working space ini dibangun sebagai wadah pengembangan mahasiswa dan dosen di Indonesia dalam bidang inovasi teknologi maritim dan transportasi laut.

BACA JUGA: Broker Crazy Rich Surabaya terbukti melakukan suap divonis 7 tahun penjara

Luas ruangan ini adalah 15 x 15 meter. Di samping ruang ini juga terdapat ruang kantor Asosiasi Perkapalan dan Peralatan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) dan berbagai ruang kantor industri maritim lainnya.

Kami berharap melalui kerjasama ini dapat membantu siswa dan guru untuk mengembangkan inovasi dan tenaga akademik serta penelitian di bidang industri kelautan.

IDSurvey akan terus fokus mendukung kemajuan maritim dan memajukan negara. (chi/jpnn)

Hadapi Sidang Sub-committe PPR IMO ke-11, Kemenhub Pimpin Persiapan Delegasi Indonesia

Eco Racing, BOGOR – Kementerian Perhubungan (Kemenhab) akan menjadi tuan rumah Subkomite Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran (PPR) ke-11 yang digelar pada 19-23 mendatang. Februari 2024 di markas besar Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London, Inggris.

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan dengan kementerian/lembaga terkait pencemaran dan perlindungan lingkungan laut di Hotel Luminor, Bogor.

BACA JUGA: Komite 5 DRC meminta Kementerian Perhubungan segera memperbaiki eskalator Stasiun Bekasi.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai persiapan posisi delegasi Republik Indonesia yang akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Dalam sambutannya, Sekretaris Bidang Perkapalan dan Kelautan Hartanto menjelaskan bahwa menjaga kedaulatan negara di bidang perlindungan lingkungan laut di Indonesia harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya Kementerian Perhubungan, tetapi juga kementerian/lembaga lainnya. kepentingan terhadap konservasi biota laut dan segala sumber dayanya.

BACA JUGA: Selamat datang di bulan cinta, Watsons 2.2 beauty inmine sale penuh dengan promosi

PPR merupakan pertemuan Marine Environment Protection Committee (MEPC), komite terbesar kedua Organisasi Maritim Internasional setelah Maritime Safety Committee (MSC), dengan mandat membahas hal-hal terkait pencegahan dan pengendalian maritim. polusi, terutama yang berkaitan dengan penerapan atau amandemen konvensi dan peraturan lainnya, dan langkah-langkah untuk menjamin penegakan perjanjian dan peraturan tersebut.

“PPR mengatasi berbagai permasalahan teknis dan operasional terkait pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan laut, baik oleh MEPC maupun atas permintaan MSC,” ujarnya.

BACA JUGA: BKKP kini sediakan vaksinasi haji dan umrah serta terapi oksigen hiperbarik, berikut harganya

Oleh karena itu, pertemuan ini diadakan untuk membahas berbagai usulan negara-negara anggota IMO mengenai berbagai aspek teknis dan hukum perlindungan lingkungan laut, serta untuk mengetahui posisi Indonesia terhadap usulan tersebut.

Hal ini penting untuk dibahas karena keputusan pertemuan PPR ini akan mempengaruhi aspek teknis dan hukum navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Indonesia.

“Saya berharap seluruh peserta dapat berkontribusi aktif dan belajar memberikan bekal bagi delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan PPR ke-11,” ujarnya.

PPR Sidang ke-11 ini akan mencakup 18 agenda dengan 12 agenda utama.

Sebagai informasi, rapat persiapan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, serta berbagai kementerian/lembaga terkait perlindungan lingkungan laut, seperti Kementerian Koordinator Perikanan dan Investasi.

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kantor Klasifikasi Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga dan DPP INSA, serta Asosiasi Industri Pelayaran dan Maritim Indonesia. Perusahaan (Iperindo).(chi/jpnn)