Dirut Danacita Buka Suara soal Layanan Bayar UKT: Kami Bukan Pinjol

Eco Racing, Jakarta – Direktur Utama PT Inclusive Finance Group atau Danacita, Alfonsus Wibowo, bereaksi terhadap simpang siur informasi yang beredar soal keberadaannya sebagai penyedia layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB). .

Alfonsus menegaskan, perusahaannya bukan pinjaman internet (nanas). Ia mengatakan Danacita merupakan perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang berlisensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Katakanlah, Danacita tidak pernah ditarik atau dibagi secara kredit. Saya kira itu poin pertama,” kata Alfonsus dalam acara Media Briefing di Hotel Des Indes, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.

Menurutnya, pinjol mempunyai stigma buruk karena sering dikaitkan dengan kegiatan pinjam meminjam yang erat kaitannya dengan kegiatan ilegal dan najis.

Selain itu, Alphonsus menekankan empat prinsip yang selalu diterapkan Danacita. Pertama, dana yang diproses dan dikirim 100 persen merupakan dana untuk biaya pendidikan.

Kedua, Alfonsus mengatakan Danacita menganut prinsip bahwa seluruh dana yang disalurkan ditransfer atau dikirim langsung ke lembaga pendidikan.

Ketiga, Danacita bekerjasama dengan lembaga pendidikan sebagai solusi pembayaran tambahan. “Saya kira kata kuncinya di situ. Solusi lain, melengkapi solusi lain yang diikuti dengan baik oleh lembaga pendidikan,” ujarnya. Keputusan akhir tetap di tangan masing-masing siswa atau orang tua.

Berikutnya: Prinsip Keempat, Danacita beritikad baik….

Prinsip keempat, Danacita memiliki itikad baik dimana perusahaan ingin berpartisipasi dalam perjalanan pendidikan. “Untuk mencapai hal tersebut, kami memahami bahwa ada aturan perilaku yang harus diterapkan,” ujarnya.

Sebagai perusahaan P2P lending, Danacita mengikuti hukum dan pedoman yang berlaku, termasuk metode pembayaran. “Jangan sampai tujuan kita yang pertama sebagai solusi (uang) malah dijadikan masalah baru,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Etika Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan kerja sama keduanya tidak melanggar aturan. Danacita sendiri sudah berlisensi dan perjanjian antara pihak kampus dan platformnya sah.

Sah, kita juga sudah lolos persetujuan dari OJK. Yang kedua, kalau itu perjanjian bisnis antara dua pihak, lanjutkan dulu, yang penting adalah kedua belah pihak sudah melakukan analisanya,” kata Friderica dalam jumpa pers di Gedung Wisma Mulia 2, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024.

Sebelumnya santer diberitakan, ITB diketahui menggandeng platform fintech peer-to-peer lending Danacita untuk menawarkan biaya kuliah bagi mahasiswanya.

Dalam gambar yang beredar di media sosial, disebutkan bahwa pinjaman tersebut dikirimkan tanpa pembayaran atau jaminan. Siswa dapat memilih opsi pembayaran dalam jangka waktu 6 bulan atau 12 bulan.

Namun pinjaman ini dikenakan bunga. Misalnya peminjam mengajukan pinjaman sebesar Rp 12,5 juta dengan jangka waktu 12 bulan, maka peminjam harus membayar Rp 1.291.667 per bulan. Hal ini memicu protes masyarakat karena pinjaman usaha berbunga tidak sesuai dengan UU Dikti 12/2012.

Pilihan Editor: Mahfud MD Selamat Tinggal Menteri Mana yang Akan Mundur?

Demonstrasi mahasiswa di Mahkamah Konstitusi menentang kecurangan pemilu diancam massa. Baca selengkapnya

Satgas Pasti mengimbau masyarakat berhati-hati, waspada dan tidak menggunakan pinjol ilegal atau tipping. Baca selengkapnya

Jelang Aksi Gejayan di Simpang Gejayan, Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024, banyak aksi yang dilakukan pelajar, mahasiswa, dan jurnalis. Baca secara detail.

Biasanya mahasiswa membayar UKT lebih mahal dari kemampuan mereka. Baca selengkapnya

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri bersama organisasi kemahasiswaan menggelar forum gratis bertajuk ‘Darurat Demokrasi’ di Kediri, Minggu 11 Februari 2024. Baca selengkapnya.

Para mahasiswa mengkritik pemerintahan Jokowi dan mempertanyakan memburuknya demokrasi. Baca selengkapnya

Akademisi dari berbagai perguruan tinggi terus mengkritik Jokowi jelang pemilu 2024. Apa itu civitas akademika? Baca selengkapnya

Ketakutan itu diduga dilontarkan mantan aktivis saat rapat koordinasi mahasiswa Universitas Trilogi terkait pemakzulan Presiden Jokowi. Baca selengkapnya

Salah satu mahasiswa Universitas Trilogi dipukul secara fisik hingga keningnya memar. Ketua BEM ini mengaku rekan-rekannya masih merasa khawatir. Baca selengkapnya

YLBHI mencatat, ketakutan terus terjadi. Termasuk kantor mereka yang ditampilkan pada Senin 5 Februari. Baca selengkapnya

Satgas Pasti OJK Blokir 311 Pinjol Ilegal dan Konten Pinjaman Pribadi

JAKARTA – Pada Januari 2024, Satuan Tugas Pemberantasan Kegiatan Keuangan Ilegal atau Satgas khusus memblokir 233 lembaga pinjaman online ilegal di berbagai website dan aplikasi. Selain itu, Satgas memblokir 78 persen pengajuan pinjaman (pinpri) yang merugikan masyarakat dan melanggar pemberian informasi pribadi.

Sejak tahun 2017 hingga 31 Januari 2024, Satgas telah memberhentikan 8.460 lembaga keuangan ilegal yang terdiri dari 1.218 perusahaan, 6.991 lembaga perkreditan online atau pinpris ilegal, dan 251 pegadaian yang melakukan investasi ilegal.

“Pinjaman online dan pinjaman pribadi ilegal menimbulkan risiko kerugian bagi masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan informasi pribadi peminjam, sehingga Satgas mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada serta tidak melakukan pinjaman secara ilegal,” kata Satgas. Terpaksa memberantas kegiatan keuangan ilegal, kata Khudiyanto dalam siaran pers, Selasa (13 Februari 2024).

Selanjutnya, pada awal tahun 2024, gugus tugas tersebut akan memperingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang memanfaatkan peningkatan pekerjaan paruh waktu terkini. Ia mengatakan, kegiatan tersebut semakin banyak beredar di masyarakat dan merugikan para korbannya.

Diketahui bahwa penipuan dimulai dengan korban menyukai postingan media sosial dan meminta mereka untuk mendaftar. Setelah menyelesaikan tugas pertama, korban menang dan kemudian diajak bergabung ke grup chat.

Penyerang kemudian meminta korban untuk menyanderanya dan melakukan lebih banyak tugas. Pelaku kemudian berjanji kepada korban akan mengembalikan uang jaminan beserta imbalan yang dijanjikan setelah tugasnya selesai dan terlaksana dengan baik.

Pada pekerjaan berikutnya, penyerang meminta korban untuk memasukkan uang lagi, namun setelah beberapa waktu, dia mengambil uang korban dan melarikan diri atau menghilang.

Hudiyanto berkata: “Korban tertipu dengan janji gaji cepat untuk pekerjaan paruh waktu.

Dalam hal ini, masyarakat diharapkan mewaspadai hal ini dan metode penipuan lainnya. Menurut dia, penghentian kegiatan keuangan ilegal memerlukan dukungan dan keterlibatan masyarakat berupa kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menerima tawaran pihak yang tidak bertanggung jawab.

OJK Sebut Bank dan Pinjol yang Langgar Aturan Penagihan Bakal Didenda Rp 15 Miliar

Eco Racing, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai penagihan atau pembiayaan kredit bagi pelaku jasa keuangan (PUJK), seperti pinjaman online (pinjol) perbankan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 22 tahun 2023 yang mengacu pada perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Direktur Pembinaan dan Pengaturan Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Rela Ginting mengatakan, aturan tersebut juga mengatur mengenai pengenaan denda bahkan sanksi administratif bagi PUJK yang melanggar aturan pungutan.

“Yang menjadi fokus adalah sanksi administratif. Denda administrasinya 15 miliar rupiah, besar sekali, ini maksimal,” kata Rella dalam jumpa pers di gedung Wisma Mulia 2, Jakarta, Kamis, 1 Februari. tahun 2024.

Namun, sebelum denda maksimal dikenakan, OJK dapat menerima sanksi administratif dari PUJK berupa teguran tertulis, pembatasan produk atau jasa, pembekuan produk atau jasa, pemberhentian pengurus, dan pencabutan izin usaha.

Denda tersebut, jelas Rela, relatif lebih rendah dibandingkan denda yang diberikan untuk melakukan aktivitas di sektor lain. Misalnya, sanksi di bidang pasar modal diatur dengan denda paling banyak Rp 25 miliar. Dengan demikian, penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik mencapai Rp50 miliar, baik dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT), dan pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM). yang diatur dengan denda maksimal Rp 100 miliar.

“Dalam menjatuhkan sanksi administratif jelas diperhitungkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, hal itu kami garis bawahi dalam Pasal 113 POJK. Selain itu, Pasal 115 mengatur bahwa PUJK dapat mengajukan keberatan atas sanksi yang dijatuhkan OJK. dia berkata.

Seperti diketahui, PUJK yang memiliki produk kredit atau keuangan ini bisa mengenakan biaya pada hari Senin hingga Sabtu. Selama enam hari ini, waktu pengambilan dibatasi pada pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat.

Oleh karena itu, PUJK berkewajiban menjamin pengumpulan konsumen. Penagihan kepada pihak selain konsumen seperti teman dan saudara dilarang dilakukan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu, akuntan tidak boleh melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal.

Pilihan Editor: Profil Danacitta ITB menawarkan pinjaman kepada mahasiswa untuk membiayai kuliahnya

Tidak jarang mahasiswa harus mengeluarkan biaya UKT yang besar di luar kemampuannya. untuk mempelajari lebih lanjut

Banyak orang terkaya di dunia menyimpan uang mereka di bank-bank Swiss karena negara tersebut mempunyai reputasi dalam melindungi privasi nasabah dengan ketat. untuk mempelajari lebih lanjut

Penunjukan Bambi oleh OJK sebagai Ketua Umum dan Direktur Bank Hijra diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan bisnis bank syariah tersebut. untuk mempelajari lebih lanjut

Rafi Ahmad yang terkenal dituding NCW terlibat dalam TPPU. Inilah batasan pencucian uang dan sanksinya. untuk mempelajari lebih lanjut

Komisi Pengawas Persaingan Perdagangan atau KPPU memperluas penyidikan terhadap dugaan kartel penetapan bunga pinjaman. Mengapa? untuk mempelajari lebih lanjut

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (CPPU) melakukan intervensi setelah banyaknya kasus pembayaran biaya universitas dengan pinjaman. untuk mempelajari lebih lanjut

Penutupan tiga BPR dalam dua bulan masih wajar dan tidak mengganggu kondisi perbankan secara keseluruhan. untuk mempelajari lebih lanjut

Kemampuan membayar UCT dengan pinjaman telah menimbulkan kontroversi. Pemerintah dinilai lalai dalam memberikan pinjaman mahasiswa tanpa bunga sebagaimana dituangkan dalam UU Dikti tahun 2012. Baca selengkapnya

Anies Basvedan dan Ganjar Pranovo menyinggung mahalnya UCT yang membebani mahasiswa dalam debat capres. Demikian penjelasan mengenai biaya kuliah perorangan. untuk mempelajari lebih lanjut

OJK terus melakukan advokasi terhadap penguatan dan pengembangan sektor perbankan khususnya BPR dan BPRS. untuk mempelajari lebih lanjut

OJK Gandeng Kemenko Perekonomian, Peserta Prakerja Bisa Akses Modul Literasi Keuangan

TEMPO.

“Kemitraan ini merupakan tanda komitmen kami untuk berinovasi melalui pendidikan keuangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Friderica Vidyasari Dewey, kepala layanan keuangan, pendidikan dan perlindungan konsumen USC, dalam keterangannya, Jumat, Februari. 2 2024.

Dijelaskannya, melalui kerja sama ini, peserta Pra Bisnis dapat mengakses modul edukasi keuangan OJK melalui Sistem Manajemen Pembelajaran Edukasi Keuangan atau LMSKU.

Beberapa modul yang tersedia adalah Modul Perencanaan Keuangan, Modul Pasar Modal, Modul Keuangan Perusahaan, Modul Literasi Keuangan Digital dll.

“Hal ini tidak hanya meningkatkan literasi keuangan tetapi juga mengarah pada inklusi keuangan yang lebih baik, memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami dan mengelola keuangannya,” kata Kiki, sapaan akrabnya.

Menurut Kiki, peningkatan jumlah peserta Prakerja merupakan peluang bagi OJK untuk memperluas edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Ada 17,5 juta peserta yang sudah menyelesaikannya, dan 50 juta peserta masih dalam proses.

“Apa pun karir yang dipilih oleh pemegang Kartu Prakerja, mereka harus mampu mengelola keuangannya,” kata Kiki.

Padahal, menurut dia, yang jadi permasalahan saat ini adalah pengelolaan keuangan setiap orang. Hal ini juga mengakibatkan masyarakat tidak bisa menabung dan banyak berhutang.

Pilihan Redaksi: Begini persiapan Ganjar Pranovo jelang debat capres final

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka kantor kosong untuk pembelian jasa energi bagian ketiga pada tahun 2024. Bacalah secara keseluruhan

Pemerintah menghapus 12 proyek dari daftar PSN. Kebijakan ini didasarkan pada hasil evaluasi departemen teknis terkait. Baca selengkapnya

Penunjukan Bambi sebagai CEO Bank Hijra oleh OJK diharapkan dapat mempercepat pengembangan bisnis perbankan syariah. Baca selengkapnya

Tokoh Raffi Ahmad didakwa NCW terlibat dalam TPPU. Ini adalah pencucian uang dan denda. Baca selengkapnya

Mendapatkan tiga BPR dalam dua bulan masih wajar dan tidak melanggar syarat dan ketentuan umum bank. Baca selengkapnya

OJK berupaya memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan khususnya BPR dan BPRS. Baca selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Usaha Madani Karya Muliya efektif 5 Februari 2024. Bacalah secara keseluruhan

Danacita memastikan 100 persen dana disalurkan ke rekening institusi kampus, bukan rekening perorangan mahasiswa. Baca selengkapnya

CEO Danacita Alphonse Wibowo angkat bicara soal simpang siur informasi yang beredar soal layanan Pembayaran Tunggal (UKT) untuk pelajar, apa katanya? Baca selengkapnya

Denny Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif program Kartu Prakerja, mengatakan Kartu Prakerja akan segera diluncurkan pada semester I tahun 2024. Bacalah secara keseluruhan