Amerika Hibah Rp 15,6 Miliar untuk Studi Kembangkan EBT di Indonesia Timur

Eco Racing, Jakarta PT PLN (Persero) mendapat hibah sebesar USD 1 juta atau setara Rp 15,6 miliar (kurs Rp 15.600 ke USD) dari Kementerian Perdagangan dan Pengembangan Industri Amerika Serikat (USTDA).

Hibah tersebut untuk mendukung studi kelayakan pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) oleh PLN di lima daerah terpencil, terdepan dan tertinggal (3T) di wilayah timur Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan kerja sama dan kolaborasi sangat penting dalam mendorong transisi energi di Indonesia. Hal ini untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia yang mencanangkan tujuan negara berkembang (E-NDC) pada tahun 2030 dan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

“Kerja sama sangat penting untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Saat ini, pada Selasa, 13/02/2024, Darmawan mengatakan:

Chief Financial Officer PLN Sinthya Roesly mengumumkan bahwa hibah USTDA sebesar US$1 juta akan digunakan untuk membiayai layanan yang diperlukan untuk mempersiapkan studi teknis dan ekonomi untuk proyek mini jaringan listrik Indonesia di wilayah 3T di Indonesia bagian timur.

Pekerjaan ini mencakup perancangan solusi teknik, evaluasi dampak ekonomi, lingkungan, dan dampak lainnya dari pembangkit EBT selama pengoperasian. Kajian ini juga penting untuk menganalisis dan mendukung implementasi PLN dalam perencanaan proyek EBT di wilayah 3T ke depan.

Ia mengatakan, “Melalui kemitraan ini kami ingin meningkatkan listrik di lima wilayah 3T menjadi 24 jam melalui dukungan energi hijau. Saya yakin kerja sama ini akan menjadi langkah awal yang dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia,” kata Sinthya. Pembangkit listrik

Sinthya melanjutkan, bersama USTDA, PLN akan mengembangkan pembangkit listrik yang menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel konvensional (PLTD) dan solar PV, serta penyimpanan baterai di fasilitas 3T potensial di kawasan timur Indonesia.

“Kami berkomitmen dalam penerapan desain energi yang berorientasi kebencanaan, yaitu ketahanan energi, keseimbangan energi, lingkungan hidup. Melalui penelitian dan pengembangan yang berkualitas, kami berharap penyaluran EBT dapat dilakukan secara adil, murah, dan diterima oleh masyarakat secara terpercaya dan bermutu”.

Direktur USTDA Enoh T Ebong mengatakan kerja sama pembangunan antara EBT dan PLN sejalan dengan visi global USTDA untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Ia meyakini perubahan penggunaan EBT akan berdampak pada pengurangan permasalahan iklim, khususnya dalam mendapatkan listrik yang andal.

“Kemitraan kami dengan PLN menunjukkan komitmen Amerika dalam mendukung transisi energi Indonesia dan visi pembangunan ekonomi jangka panjang Indonesia. Dengan menyediakan peralatan teknis dan teknologi yang tersedia, kami melihat peluang besar untuk memperluas energi hijau di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Perwakilan Kedutaan Besar AS di Indonesia, Michael F Kleine, menambahkan, dukungan finansial yang diberikan USTDA ini sejalan dengan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, tahun lalu. . ini tentang kekuasaan. meningkatkan hubungan bilateral. Salah satunya adalah kemitraan energi bersih.

“Makanya kami di Kedutaan Besar Amerika sangat bangga dengan proyek ini, melalui kerja sama inovasi dan bisnis, kami mempunyai tujuan yang sama. Kami akan mencapai tujuan kami dan tahun ini tidak hanya menjadi tahun pembangunan, tetapi juga tahun bersih. energi”, kata Michael.

Sebelumnya, pemerintah sepakat menyetujui penilaian PLTS Atap yang menunjukkan mampu meningkatkan investasi energi baru dan energi terbarukan dengan tetap tidak membebani perekonomian APBN.

Dalam pasal terkini Permen ESDM 26/2021 yang telah disetujui Presiden, dijelaskannya memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produksi listrik baru terbarukan (EBT) dalam upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat. untuk transisi energi dan mengurangi emisi tanpa membebani anggaran publik.

Sesuai pengumuman Ketua Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, keuangan negara akan disetujui jika peraturan tersebut tidak direvisi.

Katanya, “Dana pemerintah akan terganggu bila kita harus membeli listrik dari PLTS di atas. Dalam keterangannya, Sabtu (10/2/2024), ia mengatakan: “Namun dengan disetujuinya amandemen Presiden, maka ketentuan jual beli listrik antara pemilik rumah susun PLTS dan pemerintah dihapuskan.”

Perubahan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terhubung dengan listrik, untuk keperluan rumah tangga dan industri. . listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap, namun dengan kebutuhan sesuai kapasitas terpasang.

“Pemerintah telah sepakat bahwa peninjauan PLTS Atap pasti akan membuka peluang investasi PLTS Atap yang merupakan energi baru terbarukan. Salamudin mengatakan, “Masyarakat dapat berperan penting dalam transisi negara.”

Saat ini, dia menjelaskan, pemerintah berhak mengatur tenaga surya di permukaan matahari.

Perlu diketahui, jelasnya, keluaran listrik dari PLTS atap tidak selalu stabil karena sangat bergantung pada cuaca. Atap PLTS berfungsi paling baik jika sinar matahari bersinar sepanjang hari. “Kalau mendung, pasokan listrik tidak bagus,” ujarnya.

Selain itu, investasi swasta pada pembangkit listrik tenaga surya atap, tanpa pembelian dan penjualan listrik dengan pemerintah, tidak akan mempengaruhi harga atau tarif listrik. Ia mengatakan, “Pemerintah dapat terus mengendalikan harga listrik agar tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa intervensi swasta. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan energi negara. “

Selain itu, Salamudin menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan pembahasan sepeda listrik yang bisa mengarah pada pembahasan proyek energi baru dan terbarukan (EBET), karena konsepnya mirip dengan jual beli listrik. telah dihapus dari instruksi PLTS di atas.

Misalnya, ada kepentingan asing yang ingin menguasai sektor ketenagalistrikan untuk mendapatkan pinjaman pemerintah. Jadi, harga listrik mungkin akan menghadapi masalah kenaikan, ujarnya.

Menurut dia, pihak swasta tidak mungkin membangun jaringan karena biayanya mahal sehingga pihak swasta ingin menerapkan sepeda listrik. “Dengan program ini, sektor swasta dapat menggunakan jaringan listrik negara tanpa harus berinvestasi dalam menjual listrik dari jaringan mereka sendiri ke konsumen.”

Ide sepeda listrik, jelasnya, tidak tepat dan harus dihilangkan karena dapat melemahkan peran negara dalam menjaga kemandirian energi. “Sebenarnya menurut undang-undang, permasalahan ketenagalistrikan harus dikoordinasikan dan dikendalikan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat.”

PLN Pasok Tambah Daya 60 MVA untuk PT Freeport Indonesia di Gresik

Eco Racing, JAKARTA – PT PLN (Persero) mendukung hilirisasi mineral dengan menyuplai tambahan daya hingga 60 Megavolt Ampere (MVA) ke pabrik peleburan tembaga PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Yunani, Jawa Timur. Sebelumnya, pada September 2023, PLN juga telah menyerahkan kapasitas Tahap I sebesar 30 MVA.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, PLN mendukung penuh upaya pemerintah memajukan industri hilir mineral dengan menyediakan listrik yang andal dengan harga bersaing. Menurutnya, pembongkaran tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai sumber daya mineral dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

“PLN menyadari bahwa ketersediaan listrik merupakan faktor penting bagi operasional industri. Khususnya industri hilir mineral membutuhkan listrik dengan kapasitas yang besar dan andal,” kata Darmawan.

Darmawan menegaskan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan listrik sektor industri mineral yang semakin meningkat setiap tahunnya. Komitmen ini sejalan dengan misi PLN yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga mendukung pertumbuhan industri lokal.

“Ketersediaan listrik merupakan faktor penting dalam berbagai sektor usaha dan industri. PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dengan tingkat keandalan yang tinggi. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh pelanggan, termasuk sektor industri peleburan.” Dia berkata.

General Manager Unit Induk Distribusi Jawa Timur (UID) PLN Agus Kuswardoyo menjelaskan, penyaluran listrik PT Freeport Indonesia ke KEK Jawa Timur dilakukan tahap IV. Rinciannya, Tahap I sebesar 30 MVA, Tahap II 60 MVA, Tahap III 110 MVA, dan Tahap IV 170 MVA.

“PLN akan terus mempercepat penambahan pengiriman Tahap III dan IV yang akan terealisasi pada tahun 2024,” kata Agus.

Dengan pasokan listrik yang mencukupi, PLN berharap smelter PT Freeport Indonesia dapat mendukung pabrik kabel, mobil listrik, dan industri hilir lainnya ketika sudah beroperasi.

“PLN PT ingin mengambil peran pendukung regenerator Yunani dalam Proyek Peleburan Freeport Indonesia yang merupakan salah satu proyek strategis negara dalam meningkatkan perekonomian negara,” tambah Agus.

Project Management Specialist PT Freeport Indonesia Alan Hammerton memuji layanan PLN yang cepat dan tanggap terhadap kebutuhan PT Freeport Indonesia di KEK Jawa Timur. Kolaborasi positif ini diakui mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Berkat PLN, kebutuhan listrik untuk operasional kami meningkat dan sejalan dengan komitmen awal PLN untuk fast respon dan pengamanan pasokan listrik, tutupnya.