Penanganan Stunting Mulai dari Penggunaan Garam Dapur, BPOM Gandeng Disperindag Jateng Awasi Pembuatannya

Eco Racing- Pemantauan produksi garam dalam rangka pencegahan stunting dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Semarang.

Penatausahaan ini dilakukan BPOM bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah.

Sebab, belum ada kepastian garam yang beredar di pasaran memenuhi unsur kesehatan untuk mencegah stunting.

Baca juga: Pemilu 2024, Penghitungan Suara Nyata KPU Kota Semarang Jumat 16 Februari 2024, 10 Besar PSI dan PPP

Kepala Balai POM Semarang Lintang Purba Jaya mengatakan, tidak semua garam yang dijual di pasar tersedia secara bebas untuk memasak.

Sebab, ada aturan batasan minimal kandungan yodium dan air garam.

“Jawa Tengah akan menjadi pilot project penanggulangan stunting yang dimulai dengan penggunaan garam meja,” kata Lintang baru-baru ini.

Baca juga: Boruto: Dua Pusaran Biru Bab 7: Boruto vs. Pertarungan Emosional Mitsuki Dimulai! Lihat jadwal rilis bahasa Indonesia

Lebih lanjut dijelaskan, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang banyak melakukan penambangan garam.

Dalam hal ini penggunaan garam tidak bisa sembarangan, karena garam banyak dijual di pasaran, namun harus memperhatikan komposisi proses produksinya.

Hal ini menjadi perhatian karena garam merupakan salah satu bahan makanan yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya stunting.

Baca juga: Tamara Tyasmara Tanggapi Kabar Keluarga Yu.A, Tersangka Kasus Kematian Dante, Ancam Dia

Langkah intervensi ini dilakukan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah.

Forum OSIS Gabung Koalisi Mohon Uji Materi UU Sisdiknas, Minta Hak Makanan Bergizi

Eco Racing, Bogor – Otoritas Keamanan Pangan Indonesia (IFSR) mengajukan uji materi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) ke Mahkamah Konstitusi. IFSR bekerja sama dengan Persatuan Kesejahteraan Mahasiswa Indonesia (MAKSI) dan Forum OSIS (FOS).

Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Aliansi Masyarakat Sipil menilai pasal tersebut bertentangan dengan ayat (2) Pasal 28B UUD 1945 tentang kebutuhan gizi anak Indonesia.

“Uji materi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan setiap anak di Indonesia terjamin haknya sebagai warga negara Indonesia, termasuk hak atas makanan bergizi setiap hari,” kata Ketua Dewan Pengawas IFSR Glory Harimas Siombing dalam keterangannya. Diterima TEMPO pada Selasa, 13 Februari 2024.

Glory mengatakan UU Sistem Pendidikan Nasional tidak menjamin hak anak dalam memenuhi kebutuhan gizi sebagaimana diatur dalam UUD atau UUD 1945. Glory mengatakan koalisi juga menemukan sejumlah fakta mengenai status gizi anak Indonesia. , termasuk sekitar 41 persen anak sekolah yang bersekolah dalam keadaan kelaparan. Selain itu, sekitar 58 persen anak usia sekolah memiliki pola makan yang tidak sehat.

Apalagi, tambah Slava, 55 persen anak usia sekolah Indonesia belum memahami apa yang dibacanya. Di tingkat nasional, prevalensi stunting masih sekitar 21,6 persen dan gizi buruk sekitar 3,8 persen. Fakta lainnya, delapan dari setiap seratus penduduk Indonesia tergolong gizi buruk. Sementara itu, 14 persen anak-anak Indonesia mengalami gizi buruk parah.

“Jadi, 26,4 persen yang menderita anemia adalah kelompok usia 5-14 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 15-24 tahun prevalensi anemianya sebesar 32 persen,” kata Slava.

Berdasarkan berbagai temuan dan data tersebut, kata Glory, koalisi melakukan revisi signifikan terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional. Tujuannya adalah untuk memberikan anak-anak tidak hanya pendidikan tetapi juga gizi yang cukup, sebagaimana tercantum dalam Bagian 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. “Permintaan Koalisi Masyarakat Sipil, IFSR, MAKSI dan FOS ini merupakan bukti komitmen membawa perubahan positif bagi kesejahteraan anak Indonesia,” kata Glory.

Handy Muharram Natapraweera, selaku pemimpin proyek IFSR, menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melobi revisi signifikan terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Handy, tes penyalahgunaan narkoba merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik, di mana setiap anak dapat tumbuh sehat dan menjadi bagian dari masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

“Saya menilai UU Sistem Pendidikan Nasional perlu ditinjau kembali, mengingat tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. “Kami berharap Mahkamah Legislatif mengabulkan perkara kami,” kata Handy.

Pilihan Editor: Gempa susulan mengguncang Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan pasca kesalahan Meratus

Direktur Locataru Delpedro Marjaen melaporkan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap siswa oleh puluhan tersangka gangster. Baca selengkapnya

Berikut jadwal aktual penghitungan suara DNRD, DPD, DPR, dan CPU pada acara pelantikan calon presiden dan wakil presiden agenda Pemilu 2024. Baca selengkapnya

Bauslu menemukan ribuan TPS bisa melakukan pemungutan suara ulang. Apa saja syarat UU Pemilu? Baca selengkapnya

Wakil Ketua Dewan Cendekiawan TKN ini mengatakan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran serius menerapkan program makan siang dan pemerahan gratis. Baca selengkapnya

Mahfud Md. Ia diangkat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 atau M.K. Ia mengatakan, telah diambil keputusan untuk membatalkan hasil pemilu. Baca selengkapnya

Pengamat nilai Anies-Chak Imin dan Ganjar-Mahfud harus bekerja sama membawa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Baca selengkapnya

Kubu Danny Indrayan kecewa dengan penolakan PTUN atas permintaan intervensi kasus Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kepala Biro Hukum Mahkamah Konstitusi Fakhar Laksono membenarkan kasus Anwar Usman di PTNN Jakarta belum selesai.

Salah satu program yang diusung Prabowo-Gibran saat kampanye adalah makan siang gratis dan pembagian susu gratis kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Baca selengkapnya

PTUN menolak permintaan Denny Indrayan untuk campur tangan dalam kasus Anwar Usman yang ingin kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Baca selengkapnya

Bantu Orangtua Beri Anak Makanan Cegah Stunting, GKIA Hadirkan Buku MPASI Kaya Protein dari Pangan Lokal

Eco Racing, Jakarta Pemberian makanan kaya protein menjadi salah satu kunci pencegahan malnutrisi atau gizi buruk kronis yang berdampak pada kemampuan fisik dan mental anak. Dalam rangka Hari Ketahanan Pangan edisi ke-64, Wahana Visi Indonesia (WVI) mempersembahkan Buku Suplemen ASI (MPASI) yang disusun bekerja sama dengan Presidium Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) dan dokter spesialis anak dari Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Maranatha, serta Kementerian Kesehatan RI.

“Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi keluarga untuk lebih memahami kebutuhan gizi seimbang pada anak, sesuai tahapan perkembangannya. Buku ini memberikan contoh penyiapan makanan sesuai ketersediaan pangan lokal,” ujar Direktur. Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan RI, Dr. Daisy cantik, MKM.

Keberadaan buku MPASI dapat menjadi panduan bagi ibu dan ayah dalam memberikan makanan terbaik bagi anak enam bulan ke atas. Kabar baiknya, buku tersebut dapat diunduh secara gratis melalui website jasavisi.org. Resep dari orang tua Indonesia yang dipilih oleh para ahli

Buku MPASI persembahan GKIA terdiri dari tiga bab yaitu Suplementasi ASI, Inspirasi MPASI Bergizi Nusantara dan Hambatan Pemberian Makan Bayi dan Anak (IYCF).

Resep-resep yang digunakan dalam buku ini merupakan MPASI Indonesia dari para orang tua di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari Lampung, Gowa, Pekanbaru, Sleman, Aceh, Yogyakarta, Jakarta Timur dan Surabaya. Resep ini terbuat dari pangan lokal yang sehat dan bergizi serta aman untuk bayi dan anak.

Resep-resep yang terdapat dalam buku tersebut merupakan para pemenang Lomba Resep MPASI yang diselenggarakan oleh GKIA 2022 dengan juri yang mewakili Presidium GKIA, Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN.

Contoh makanan MPASI untuk anak 6-8 bulan bisa berupa sambal kentang hati ayam. Lalu selingan atau ngemil dengan barongko.

Vita Aristyanita, pakar komunikasi perubahan perilaku WVI mengatakan, hasil penelitian Headey dkk (2018) terhadap 30.432 anak usia 6-23 bulan dari 49 negara menunjukkan bukti kuat adanya hubungan antara depresi dan tanda-tanda konsumsi hewani.

Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa mengonsumsi makanan hewani yang bervariasi lebih bermanfaat dibandingkan mengonsumsi satu jenis makanan, kata Vita.

Jadi bagi para ayah dan ibu yang sedang berpikir ingin menginginkan makanan MPASI yang sehat dan bergizi, tidak perlu khawatir lagi.